Kejadian yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, ini telah menjadi pokok pemberitaan hampir di seluruh media mainstream nasional, baik cetak maupun elektronik. Yang lebih “heboh” lagi, kejadian itu telah menjadi berita headline pada beberapa media internasional. Sebut saja, misalnya, BBC, Dailynews, CBSnews, yang kemudian mencuplik kejadian “memalukan” itu dengan narasi yang hampir sama, bahwa kita (orang-orang Indonesia) telah menemukan satu simbol baru ketidakadilan: sandal.

Sandal dan ketidakadilan

Sandal yang dalam bahasa mereka disebut flip-flops itu adalah alas kaki yang harganya kurang dari 3 dollar. Barang murah dan dapat ditemukan pada setiap kebudayaan—paling terbelakang sekalipun—di dunia saat ini. Barang yang berkembang pesat di tangan Bangsa Romawi 600 SM, yang kemudian menjadi masif ketika para petani meninggalkan ladang mereka untuk bekerja di pabrik saat revolusi industri di Inggris, kini di Indonesia (kata mereka) tiba-tiba mewujud menjadi simbol baru ketidakadilan.

Di sinilah, rasa-rasanya, bahasa mereka terasa sangat mengiris nurani, dan menjadi tamparan hebat, bahwa sepertinya ketidakadilan di negeri ini sudah sedemikian masif, sistemik, sehingga benar-benar menjadi barang “obral” yang sudah selayaknya disimbolkan dengan produk-produk kebudayaan paling primitif sekalipun.

Betapa tidak, ketidakadilan makin mudah ditemukan di negeri ini. Di tengah-tengah deretan kasus korupsi—Bank Century; Nazarudin; Nunun yang pelupa—yang sampai detik ini belum mampu diputuskan satu-satu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, justru negara menjadi kehilangan nurani dan perasaan, dengan bersikap seolah-olah “berat sebelah” serta menjelma menjadi “dewi keadilan” yang sepertinya sudah kehilangan “timbangan” rasionalitasnya yang seutuhnya.

Negara menjadi mudah kalap dan beringas pada soal-soal sepeleh—pencurian coklat, pisang, piring, sandal, dll—namun sebaliknya mudah kehilangan semangat saat dihadapkan dengan kasus-kasus korupsi besar yang sudah pasti merenggut masa depan kebahagiaan anak-anak bangsa, sebagaimana AAL di Palu itu. Telak sudah bahasa mereka, “it’s unfair that corrupt officials are treated leniently by the courts, while those without money or influence can receive severe sentences”, menghantam tepat di muka kita semua.

Logika (hukum) yang “bablas”

Sebagaimana yang diketahui telah terungkap sebuah fakta dipersidangan, bahwa sandal yang dipungut AAl bukanlah milik oknum polisi. Artinya, sandal itu adalah milik orang lain yang entah siapa. Fakta ini, kemudian, melahirkan perdebatan. Sebagian ahli hukum memandang bahwa sandal itu tidak berpunya, dan dapat dikategorikan sebagai barang temuan, bukan barang curian sebagaimana yang dituduhkan.

Yang menarik adalah pendapat seorang hakim “agung” pada sebuah stasiun TV atas penafsiran Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Sang Agung bersikukuh bahwa sandal itu tetap dapat dipandang sebagai barang curian dari pemilik yang bernama “orang lain”. Konsepsi kepemilikan “orang lain” inilah yang kemudian dapat dipakai sebagai justifikasi bahwa AAl tetap dapat dikatakan sebagai “pencuri” sehingga perlu dihadapkan pada tuntutan 5 tahun penjara, karena telah mengambil sebagian atau seluruh barang yang bukan haknya.

Jika memang harus mengikut logika yang agung itu, maka bagaimana kita menakar putusan kasus korupsi yang telah merugikan hak yang jelas-jelas bukan milik “orang lain”, tapi milik rakyat seperti AAl? Bagaimana putusan (hanya) 2 tahun yang dijatuhkan pada seorang koruptor dapat kita masukkan dalam logika sehat kita, sedang itu nyata-nyata telah menyebabkan kerugian miliyaran rupiah?

Pada prinsipnya logika “agung” itu tidak dapat disalahkan. Namun, logika adalah barang yang dapat “menari” seluas-luasnya dalam pendulum yang kontinum. Logika dapat saja “bablas” dan tak mampu membelah mana yang benar dan salah. Pun, logika dapat melakukan lompatan yang di luar kontrol dan tidak tahu lagi kemana “jalan pulang”. Jika sudah semacam itu, maka kita juga tak dapat menyalahkan logika seorang guru di Jakarta dalam menilai kasus AAl lewat ungkapan, “this is insane”. Sebuah ungkapan yang semakin menyadarkan bahwa perangkat hukum kita telah dijalankan dengan sangat amburadul dan benar-benar “gila”.

Bentuk visualisasi dari tulisan saya “Seandainya saya menjadi anggota DPD RI” di ikutkan dalam lomba DPD yang di selenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,800 times in 2011. If it were a cable car, it would take about 30 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Munculnya belahan sosial baru

Tumbuhnya media jejaring sosial—blog, facebook, twitter, youtube dll—menjadi fenomena baru yang mengejutkan. Ini didorong oleh infrastruktur teknologi informasi—dari hulu sampai hilir—yang tumbuh pesat hampir di seluruh pelosok Indonesia. Tidak heran, Indonesia tercatat sebagai pengguna facebook kedua terbesar, dan negara dengan pengguna twitter paling aktif di dunia.

Kondisi itu mendorong munculnya komunitas-komunitas virtual yang terorganisir dan makin punya peranan. Lewat media sosial yang terkoneksi satu sama lain, mereka secara all out menyalurkan aspirasinya. Lihat, misalnya, kasus cicak-buaya dan kasus Prita-Omni yang mampu mendorong gerakan sosial di jalan-jalan.

Pelbagai komunitas itu, kemudian, mewujud menjadi belahan sosial baru, yang tersusun atas individu dengan karakteristik: muda, terdidik, independent, dan menguasai informasi. Mereka mampu memproduksi gagasan revolusioner yang berpengaruh kuat pada setiap proses pengambilan keputusan publik. Mereka berfungsi sebagai motor penggerak dan conveyor informasi dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pada konteks politik, situasi ini memberi dua efek sekaligus: pertama, meluasnya pengawasan masyarakat atas keputusan-keputusan penting negara; kedua, mengerutnya peran pemerintah yang tidak perlu. Ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat makin nampak dalam berbagai aspek. Kondisi ini akan menguatkan kembali fungsi-fungsi refresentasi yang mulai gagal, akibat politik transaksi dan koalisi kepentingan individu dan kelompok tertentu.

Menguatkan peran (politik) DPD RI

Kelemahan mendasar DPD RI terletak pada terbatasnya kewenangan dalam legislasi, sehingga berbagai aspirasi di daerah tidak mampu dieksekusi secara maksimal. Betapapun anggota DPD telah berusaha menggolkan RUU tertentu yang menjadi keinginan daerah, akhirnya, tidak lebih dari “sampah” yang tak ada gunanya.

Seandainya saya menjadi anggota DPD RI, maka yang menjadi fokus saya adalah memperkuat peran DPD RI walau dengan kewenangan yang terbatas itu. Sehingga, terjadi mekanisme check and balances yang berimbang dan terwujudnya fungsi-fungsi refresentasi yang serius. Caranya adalah melibatkan (secara maksimal) peran masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Pelibatan tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, yang memberdayakan kekuatan belahan sosial baru sebagai kelompok pendukung dan penekan, yang bersama-sama, memberi pengawasan atas proses politik pengambilan keputusan. Saya membayangkan—khususnya di Dapil saya—terbangun pusat-pusat informasi sampai level desa/kelurahan, yang digerakkan oleh aktivis muda-terdidik, yang akan terus memberikan feed back atas kerja-kerja di DPD.

Di sinilah, menurut saya, momentum awal yang membuka dan mewujudkan cita-cita pembangunan yang partisipatif, di mana masyarakat yang dimotori oleh belahan sosial baru berperan aktif. Setiap materi, pandangan, sampai pengambilan keputusan di DPD akan diwarnai secara dominan oleh aspirasi masyarakat di daerah. Yang, tentunya—dengan memanfaatkan kekuatan belahan sosial baru—akan menghasilkan dukungan maksimal dalam setiap proses politiknya di DPR. Jadi, meskipun dengan kewenangan yang terbatas—tapi dengan dukungan publik yang masif—akan terjadi peran politik DPD yang berarti.

Tuduhannya macam-macam. Pencitraan, cara berpikir kacau, ngawur, mengubah rechstaat menjadi machtstaat, dan sebagainya, dan seterusnya, et cetera, ad nauceam. Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM bahkan diancam akan diadili oleh rezim berikutnya.

Yang mengecam bukan hanya tokoh parpol oposisi, melainkan juga mitra koalisi dan pentolan partai Demokrat. Denny tetap bergeming. Antikorupsi adalah jalan hidup pilihannya. Sejauh ini ia tidak mempermalukan pedepokan asalnya, Pukat UGM. Akan tetapi, keteguhan hati dan keberanian moralnya masih akan terus diuji ke depan.

Tanpa Kecuali?
Para penghujat Denny menginginkan kepastian hukum positif. Kebijakan ad hoc—mau disebut “moratorium” atau secara eufemistis dinamai “pengetatan aturan remisi”¬—tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Mereka, lawan-lawan Denny itu, maunya menegakkan hukum secara rechtmatig, tidak secara doelmatig. Fiat justitia, ruat caelum. (Tegakkan hukum, walau langit runtuh)!

Para pengecam Denny itu seperti logikawan Bertrand Russel yang gandrung kepada kepastian dan benci setengah mati kepada kontradiksi dan inkonsistensi. Namun, logika ialah ilmu formal yang boleh membawa kita mengembara sebebas-bebasnya di alam pikiran, sedangkan ranah hukum ialah dunia nyata. Padahal, dalam ilmu “real” dan di atas bumi ada ruang sedikit perkecualian di sana-sini.

Imre Lakatos menolak vonis mati yang dijatuhkan Karl Popper pada teori yang terfalsifikasi. Jangan-jangan falsifikasinya naïf. Bagaimana kalau ada faktor “x” yang belum diperhitungkan? Karena itu, program penelitian keilmuan Lakatos dijaga dengan sabuk pelindung (protective belt). Kalau perlu, tambahkan saja sedikit perkecualian. Itulah yang disebut anomali.

Hukum alam yang ditetapkan Tuhan pun¬—demi maksud baik dan cerdas¬—diberi-Nya perkecualian, seperti anomali air (sekitar suhu 4 derajat celsius) pada hukum pemuaian benda karena pemanasan. Mengapa untuk pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan megakorupsi, tidak boleh ada pengaturan khusus?!

Padahal, selama ini, lepas dari apakah dapat dibenarkan dan peraturan khusus. Yogyakarta—paling tidak sampai sekarang—adalah daerah istimewa. NAD boleh memberlakukan hukum kanun berdasarkan syariat Islam dan di sana parpol lokal boleh menjadi kontestan dalam pilkada. Lalu Papua dijadikan dalam otonomi khusus dengan DAU dan DAK yang besar relatif terhadap jumlah penduduknya.

Sementara
Moratorium, seperti juga affirmative action, adalah kebijakan yang bersifat sementara. Kebijakan itu perlu ditempuh untuk menjawab situasi gawat darurat, demi memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Jika keadaan gawat itu sudah lewat, moratorium bisa dicabut dan affirmative action bisa dihentikan. Pada saatnya nanti, KPK pun akan dibubarkan. Pengetatan aturan remisi, dengan pertimbangan khusus yang meringankan bagi peniup peluit, toh masih lebih baik daripada “aksi petrus” yang pernah ada. Moratorium remisi untuk melawan mafia hukum juga lebih baik daripada kemungkinan munculnya aksi vigilante (main hakim dan algojo sendiri) kalau pencari keadilan sudah penasaran dan kehabisan akal.

Belajar dari alam
Kalau komunitas politikawan di Indonesia lagi berdebat hangat, lain lagi yang terjadi di komunitas ilmuwan dunia. Sementara teka-teki tentang materi dan energi gelap belum terpecahkan, demikian pula misteri laju pemuaian jagat raya, imakan (simulasi) atau reka ulang (rekonstruksi) Dentuman Besar (the Big Bang) berskala mini dengan Pembentur Hadron Besar (Large Hadron Collider) di CERN Geneva belum menemukan zarah Higgs, muncul “masalah” baru lagi.

Perhitungan kecepatan neutrino berdasarkan pengukuran jarak dan waktu tempuh antara CERN dan Laboratorium Gran Sasso memberikan hasil yang mengejutkan. Neutrino yang muncul dalam peluruhan penghasil muon mempunyai kecepatan yang (sedikit) lebih besar daripada kecepatan cahaya di ruang bebas. Padahal sudah terbukti bahwa neutrino bukan zarah nir-massa (massless particle).

Saat penjelasan atas hasil eksperimen yang mengagetkan itu belum ada (kecuali yang spekulatif, seperti dugaan fisikawan Terry Mart) dan teori kenisbian Einstein yang memustahilkan hasil eksperimen itu belum direvisi, kita anggap saja kecepatan melebihi cahaya itu sebagai anomali (kejanggalan).

Kalau menerima hukum alam saja kita menerima adanya anomali sambil terus meneliti cari solusi, dalam ranah hukum yang dibikin manusia seharusnya kita juga dapat menerima anomali, setidaknya buat sementara. Dalam situasi yang karut-marut hukum yang stagnan dan sumpek, pemimpin harus berani membuat terobosan. Kepiawaian menemukan jalan keluar yang bermanfaat bagi kehidupan bersama secara cepat dan tepat adalah pertanda adanya kearifan.

Oleh: L Wilardjo, Guru Besar Fisika
Sumber: Kompas, 22 November 2011

(Tulisan ini dimuat dalam MAJELIS, Edisi 9, September 2011)

“Akalmu adalah senjatamu, hatimu adalah kamu”

Ketika konflik perbatasan dengan Malaysia dibahas oleh berbagai media di negeri ini, ribuan orang menyatakan siap dikirim untuk berperang melawan jiran itu. Sementara situs-situs online resmi pemerintahan Malaysia ketika itu diserang oleh para hackers yang meninggalkan pesan pro-Indonesia di layar depan laman-laman tersebut.

Ketika tim nasional sepakbola Indonesia bertanding, hampir bisa dipastikan rakyat dari Sabang hingga Merauke berharap kemenangan. Bisa dipastikan pula reaksi keras seluruh elemen bangsa ini akan muncul bila simbol-simbol negara—Bendera Merah-Putih, Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya—dihinakan oleh orang atau bangsa lain.

Kecintaan kita terhadap bangsa ini sangat mendarah-daging. Sudah diyakini sebagai bangsa dengan elemen trias-politika yang sangat korup, sudah diopinikan sebagai negara yang carut-marut, sudah dicitrakan sebagai republik yang gagal, ntoh tetap saja kita mencintai Indonesia—tanah tumpah darah. Hanya saja, ekspresi kecintaan terhadap negara ini yang berbeda-beda, umumnya ditunjukkan dengan kesiapan berkorban nyawa demi Ibu Pertiwi.

Pertanyaan yang muncul adalah; Apakah an sich sikap “rela berkorban nyawa demi bangsa” dapat menjamin pencapaian tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Apakah sikap itu hanya dibutuhkan ketika kedaulatan Indonesia terancam oleh pihak luar? Dan, apakah sikap itu hanya dibutuhkan dari rakyat, dan tak perlu dari elit? Di level praktek kenegaraan, apakah proses perumusan hukum—UU, PP, dll—dan penyusunan APBN, sebagai misal, diwarnai oleh sikap “rela berkorban demi bangsa” tersebut?

KEKUATAN IDEAS

Setidaknya ada lima aspek yang sangat menentukan peradaban maupun kebudayaan (culture) sebuah bangsa; moral, ilmu pengetahuan (sains), teknologi, seni (arts) dan ekonomi. Agaknya negara sejahtera-adil-makmur yang dimaksud oleh para pendiri NRI adalah negara yang kuat dalam kelima aspek tersebut.

Ironisnya hari ini lebih banyak di antara kita yang mengukur kesejahteraan hanya dengan timbangan ekonomi; uang dan barang. Dianggap sejahtera bila warga dan masyarakat memiliki uang dan barang, sementara aspek immaterial seperti moral, seni, dan perkembangan sains dan teknologi dimengerti sebagai akibat dari adanya uang dan barang. Pikiran yang demikian itu sungguh terbalik. Bukankah sejarah dunia telah menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi adalah akibat dari penguasaan sains dan teknologi?

Ditambah lagi, bela negara ‘dibaca’ dalam konteks pasif dan bersifat fisik; bahwa kita wajib siap sewaktu-waktu mengangkat senjata dan mati demi negara apabila kedaulatan NRI diancam dari dalam atau dari luar. Pemahaman kita terhadap ancaman kedaulatan pun masih bersifat fisik; pencaplokan lahan atau wilayah laut oleh negara tetangga, masuknya militer negara lain ke Indonesia tanpa permisi, pernyataan perang terhadap Indonesia, dan semacamnya. Suatu pemaknaan yang sungguh kuno dan sempit, dan tentu saja tak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

Tidakkah kita sadari betapa hari ini penguasaan atas suatu bangsa di atas dunia sedang berubah bentuk? Kedaulatan negara tidak akan lagi dilumpuhkan dengan kekuatan fisik-militer atau kekuatan ekonomi, melainkan oleh kekuatan ideas. Dan ketika ideas suatu negara dikuasai, maka hampir dipastikan secara ekonomi dan fisik-militer negara itu pun dikuasai.

Kejatuhan rejim-rejim di Arab belakangan ini, sebagai misal, adalah sebagai bukti empirik betapa dahsyatnya kekuatan ideas. Terlepas dari zolim atau tidaknya rejim-rejim itu, kekuatan militer di Tunisia, Mesir, Libya, dan kini Yaman tak sanggup membendung arus ideas yang merasuk di pikiran rakyatnya sehingga melakukan pemberontakan tanpa senjata.

Boleh saja kita menaruh curiga bahwa ideas yang menjatuhkan rejim penguasa di kawasan Arab itu berasal dari luar negara-negara tersebut. Tetapi boleh jadi juga, ideas itu dilahirkan oleh rakyatnya sendiri yang mencintai negaranya dan membenci para penguasa yang dianggapnya “berkhianat terhadap negara dan rakyat”—seperti yang terjadi di Indonesia, 1998.

SAINS & TEKNOLOGI

Runtuhnya Tembok Berlin tidak saja mengakhiri pertarungan ideologis kanan (Amerika Serikat) dan kiri (Uni Soviet), melainkan juga mewujud menjadi pintu masuk kesetaraan, yang oleh Thomas L. Friedman (2003) dipandang sebagai awal proses pendataran dunia. Sementara world wide web (www) membuat dunia terkoneksi menjadi satu kesatuan, semacam global village.

Siapapun di dunia ini dapat berinteraksi dan melakukan komunikasi intensif real time di mana saja, bahkan mampu menembus batas negara, menembus sekat budaya, menembus dinding ideologi—yang dulu menimbulkan pertentangan dan menyisakan nestapa. Semua institusi dan nilai (values) tunduk dan patuh dalam konsepsi ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi.

Perkembangan sains dan teknologi telah menjadi unsur pengubah dunia yang menentukan. Majunya dunia gagasan dan turunan-turunannya menguat menjadi faktor determinan yang berpengaruh. Ini menciptakan realitas baru, di mana munculnya kelompok muda yang makin tidak tergantung, kuat, dan berpengaruh. Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya, sebagai misal, berhasil ‘memfasilitasi’—dengan sangat cepat—merebaknya ideas yang melatari gerakan perlawanan di Timur Tengah secara masif dan terstruktur. Sekali lagi, dia dimulai dari orang-orang muda yang menguasai sains dan teknologi.

BELA NEGARA DI TAHUN 2020-AN

Fakta-fakta di atas mewajibkan kita semua untuk mengembangkan doktrin “bela negara” bukan lagi sebagai suatu yang pasif dan bersifat gerakan fisik. Bela Negara tak zamannya lagi dianggap sekadar sebagai kesiapan reaktif segenap rakyat bila Negara Republik Indonesia terancam secara fisik dari dalam maupun dari luar. Tetapi Bela Negara harus dimaknai sebagai suatu usaha aktif dan dilakoni secara terus menerus. Bela Negara juga mesti ditujukan untuk mengatasi ancaman non-fisik—yang tentu saja lebih dahsyat kekuatannya—baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka, konsepsi Bela Negara harus kita jewantahkan secara kontinu dengan memperkuat ideas yang menjadi sendi-sendi kehidupan bangsa ini, yaitu nilai-nilai ke-Indonesia-an yang melekat erat pada tatanan moral, kemandirian sains, teknologi, seni dan ekonomi—nilai-nilai yang telah dibahasakan dengan sangat elegan oleh para pendiri negara ini dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Mungkin Bela Negara yang demikian itulah yang dimaksud oleh Juwono Sudarsono (2005) sebagai Pertahanan Nirmiliter ketika ‘orang sipil’ itu menjadi Menteri Pertahanan RI.

Demi kelangsungan bangsa ini selama-lamanya, usaha kita dalam periode 2010-2020 inilah yang akan sangat menentukan. Dekade inilah yang kelak akan ‘memproduksi’ orang-orang muda Indonesia di tahun 2020-2030.

Seperti kita tahu, piramida kependudukan kita memperlihatkan fenomena “bonus demografi”, sebuah keadaan dimana rasio ketergantungan populasi tidak produktif makin rendah, atau jumlah usia produktif (16-40 tahun) semakin bertambah. Sensus BPS 2010 menunjukkan, jumlah orang muda (16-30 tahun) mencapai 25,04% dari total penduduk Indonesia. Jumlah orang muda itu diperkirakan lebih dari 30% di tahun 2020-2030.

Kelompok muda di tahun 2020-2030 itu sekarang ini sedang berusia antara 6-20 tahun. Mereka inilah yang kelak menjadi kekuatan Bela Negara yang sangat dahsyat—jenius-jenius lokal, kata Umar Kayam—seiring dengan semakin cepatnya penguasaan mereka terhadap sains dan teknologi. Kekuatan Bela Negara yang dahsyat itu, jika hari ini kita kelola dengan baik, maka pada masanya akan mampu memproduksi ideas dan menduniakan nilai-nilai Indonesia. Sebaliknya, jikalau mereka kehilangan jati diri ke-Indonesia-annya, maka kekuatan yang mereka miliki itu bakal mengancam kedaulatan bangsa dan negaranya sendiri karena pikiran mereka dirasuki oleh ideas dan nilai-nilai lain dari luar akar ke-Indonesia-an.

Inilah tanggungjawab generasi masa kini, terutama para elit yang hari ini sedang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif (serta tentu saja media—bila merasa sebagai pilar demokrasi yang keempat). Penyuntikan nilai-nilai Bela Negara kepada generasi masa depan, khususnya bakal orang muda 2020-2030, mesti dilakoni secara terus menerus dan berfokus pada lima aspek peradaban; moral, sains, teknologi, seni dan ekonomi. Penguasaan sains dan teknologi dapat dicapai melalui pendidikan yang memadai. Seni dapat diajarkan dan dilatihkan. Ekonomi dapat dibangun dengan berbagai program. Tetapi moral… Pembangunan moral hanya dapat dilakukan dengan memberi teladan. Semoga Jaya Indonesiaku…!

Ini menjadi penanda bahwa demokrasi perlahan-lahan tapi pasti, menjadi milik semua kalangan, tanpa kecuali. Sebuah berita baik yang patut disyukuri. Karena rakyat, secara sadar, telah mengambil posisi dan bagian penting dari demokrasi. Sebuah ruang yang menjadi hak dan kedaulatannya yang hakiki. Rakyat seakan-akan tidak ingin absent dalam tiap detik konstelasi yang terjadi.

Partisipasi aktif rakyat sebagai satu entitas strategis demokrasi, menjadi sangat penting – bahkan yang terpenting – dalam menyemai demokrasi yang bermartabat. Demokrasi tidak boleh lagi hanya menjadi milik elite. Sebuah kalangan yang sepanjang sejarah yang lalu, selalu bicara atas nama rakyat. Olehnya, mulai saat ini, sepertinya kalangan itu (elite) harus mulai berhati-hati bicara soal rakyat dan issue yang menyertainya.  Karena, sekali lagi, rakyat mengawasi setiap gelagat dengan saksama.

Rakyat makin tahu mana pilihan yang baik dan mana yang tidak sepatutnya. Mereka, mulai saat ini, tidak perlu lagi dibuatkan pilihan-pilihan oleh otoritas apapun di luar dirinya. Apalagi secara telanjang, menggembosi hati nurani mereka, untuk memilih ini dan itu secara tidak patut. Rakyat makin cerdas dan makin mampu membedakan mana pilihan yang membawa kemaslahatan dan mana yang merusak. Karena mereka, sesungguhnya, adalah individu-individu yang bebas menjalankan rasionalitasnya dengan semestinya.

Tradisi yang semena-mena mempertontonkan budaya politik yang tidak patut dalam ukuran-ukuran etika dan moralitas, telah membuat hati nurani rakyat resah dan gelisah. Mereka telah lelah dengan itu semua. Dan berusaha menentukan nasib baiknya dengan membuatkan sendiri pilihan yang patut baginya. Mereka tahu persis, dari banyak sejarah yang tertulis, bahwa sesungguhnya demokrasi akan baik dan bermartabat, ketika rakyat secara aktif memainkan perannya dengan maksimal.

Rakyat telah paham bagaimana seharusnya mereka bersikap. Mereka telah mengerti betul, bahwa Pilgub kali ini akan sangat menentukan nasibnya 5 tahun bahkan ribuan tahun mendatang. Mereka tidak akan membiarkan sebagian orang, merusak sejarah penting itu hanya untuk memenangkan kepentingan dirinya dan kelompoknya. Rakyat juga tahu, bahwa sudah selayaknya mereka menempatkan hak dan amanahnya pada orang-orang yang tepat.

Akhirnya, rakyatlah yang akan menjadi penguasa dan yang memiliki otoritas yang sesunguhnya dalam mengatur nasibnya mendatang secara kolektif. Mereka telah banyak belajar dari masa lalu, ketika amanahnya telah diselewengkan dan dipermainkan.  Mereka telah ‘pintar’ memainkan perannya yang menentukan itu. Dan selanjutnya memilih pemimpin yang pantas untuk diberi otoritas. Bukan pemimpin yang hanya basa-basi tanpa visi.

Dalam kasus terbaru, sebagian orang tentu dibuat kesal oleh hasil survei yang baru saja diumumkan oleh Indo Barometer, sebuah lembaga survei ternama yang dikomandoi oleh intelektual bernama M Qodari. Hasil survei lembaga tersebut, antara lain, menyebutkan bahwa Soeharto adalah presiden yang paling disukai masyarakat Indonesia.

Kita tidak bisa bersikap reaksioner dalam menanggapi hasil survei semacam ini, terlebih suara-suara seperti ini sudah lazim terdengar di tengah-tengah rakyat sendiri, meskipun pendapat semacam itu didukung oleh logika berfikir sederhana dan ingatan historis yang sangat pendek.

Marilah kita melihat persoalan ini dengan arif dan bijaksana melalui tiga hal: Pertama, kesimpulan ini belumlah bisa dianggap mewakili pandangan keseluruhan rakyat Indonesia, meskipun pemilik lembaga survei ini mengaku bahwa tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dan margin of error sebesar +/- 3,0 persen.

Kedua, marilah melihat persepsi masyarakat itu, jika itu pun benar-benar dianggap mewakili sebagian cara berfikir rakyat kita, sebagai cerminan kondisi ekonomi-politik akhir-akhir ini yang kurang menguntungkan bagi sebagian besar rakyat.

Ketiga, prestasi gerakan pro-demokrasi berhasil menggulingkan tiran Soeharto itu, sedikit dan banyaknya, belum berhasil mengikis habis hegemoni 32 tahun kekuasaan rejim tersebut dan angin reformasi itu sebagian besar hanya menyentuh masyarakat perkotaan dan kelas menengah.

Mungkin masih ada sudut pandang lain, tetapi tiga hal inilah yang akan kami anggap sangat penting.

Survei ini hanya melibatkan 1200 responden, yang disebut mewakili keseluruhan rakyat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 230 juta orang. Belum lagi, kita sendiri belum mengetahui seperti apa keterwakilan masyarakat dalam survei ini berdasarkan kategori-kategori seperti geografis, umur, afiliasi politik, pekerjaaan, dan lain-lain.

Apakah survei ini sudah benar ataukah sepenuhnya salah? Menurut kami, ada baiknya dibantah dengan sebuah survei dan penelitian versi kita yang lebih akurat dan melibatkan partisipasi rakyat (responden) secara luas. Tidak ada gunanya membantah dengan model debat kusir, apalagi jika tidak mengantongi data dan fakta yang bisa dipertanggung-jawabkan.

Dan, kalaupun seandainya benar survei itu dilakukan, marilah kita melihat sikap rakyat itu sebagai cerminan dari kondisi ekonomi-politik sekarang. Setelah rejim Soeharto berhasil digulingkan dan kita memasuki sebuah orde yang bernama reformasi, rakyat berharap ada perubahan yang pasti, terutama sekali soal demokrasi dan kesejahteraan sosial.

Akan tetapi, yang datang justru sebaliknya, sebuah orde neoliberal, yang justru membawa sebagian besar rakyat dalam kemiskinan, pengangguran, terpinggirkan dari kehidupan politik, tercampakkan oleh hukum, dan sama sekali tidak didengar suaranya oleh pemerintah.

Era rejim Soeharto tentu sangat buruk, yang penuh dengan terror dan represi terhadap rakyat banyak, ada ketimpangan ekonomi, ketidak-berpihakan hukum, dan juga korupsi, tetapi orde neoliberal sekarang tentu tidak kalah buruknya. Bahkan, yang lebih buruk sekarang ini adalah rakyat merasa tidak memiliki pemimpin.

Tidaklah mengherankan, ketika sebagian besar rakyat berhadapan dengan masa depan yang gelap, maka mereka mencoba untuk berputar arah untuk melihat ke belakang. Ingatlah pesan Soong Ching Ling, istri dari pendiri bangsa Tiongkok Sun Yat-Sen, yang berkata, “rakyat memang sabar, tetapi perut tidak menunggu lama.”

Adalah tugas kita, sebagai kelompok yang merasa paling tahu keadaan dan sudah mengerti hukum sejarah, untuk berjuang sekeras-kerasnya menyakinkan rakyat bahwa masih ada hari depan yang lebih baik.

Sumber: berdikarionline, 18 Mei 2011

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Nikijuluw di Jakarta, Selasa (12/4), mengemukakan, selama ini bakso ikan sudah banyak dihasilkan oleh usaha pengolahan mikro dan kecil. Mengalirnya impor bakso ikan dikhawatirkan memukul usaha bakso ikan dalam negeri.

”Impor bakso ikan yang terus dibiarkan masuk akan mematikan usaha bakso ikan dalam negeri,” ujarnya.

Usaha bakso ikan selama ini didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Di Tanjung Priok, misalnya, kapasitas produksi bakso ikan berkisar 500.000 butir per bulan. Kendalanya, sebagian bakso ikan yang diproduksi usaha kecil menengah belum berukuran standar sehingga sulit menembus pasar ritel.

Jumlah unit pengolahan ikan skala besar di Indonesia adalah 505 unit dan 19.000 unit pengolahan mikro dan kecil. Usaha kecil menengah tersebut akan didorong untuk menghasilkan produk berukuran dan bermutu standar.

Victor mengakui, sebagian bakso ikan impor masuk ke jaringan ritel pusat perbelanjaan. Penolakan impor kemungkinan berdampak pada kekosongan stok di pusat perbelanjaan.

Dalam waktu dekat, pihaknya menggandeng perusahaan swasta lokal untuk memproduksi bakso ikan di Muara Baru, Jakarta, dengan kapasitas produksi 25 juta butir per bulan. Usaha kerja sama itu di antaranya ditopang beberapa fasilitas pemerintah, seperti laboratorium.

Secara terpisah, pengusaha bakso ikan, Gunadi, membenarkan, rencana pendirian usaha bakso ikan di Muara Baru, Jakarta. ”Masih dalam tahap persiapan. Diharapkan bulan Mei mulai bisa beroperasi,” ujarnya.

Sementara itu, Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-China telah merugikan usaha olahan rumput laut.

Hingga saat ini, ekspor rumput laut kering dibebaskan dari tarif bea masuk di China. Sebaliknya, ekspor produk olahan rumput laut ke China justru dikenai tarif bea masuk sebesar 30 persen. (LKT)

Sumber: Kompas, 13 April 2011