Sumbangan Kelas Menengah
Jakarta, Kompas - Pertumbuhan ekonomi telah menciptakan kelas menengah baru yang memiliki tingkat literasi yang tinggi terhadap produk atau jasa perbankan dan keuangan. Kelas menengah ini sudah mengenal baik produk-produk investasi melalui layanan perbankan personal.
Demikian pendapat ekonom BNI, Ryan Kiryanto, kepada Kompas, Selasa (12/4), menanggapi semakin meningkatnya kelas nasabah premium di perbankan. ”Mereka ini ciri-cirinya berpendidikan tinggi, pekerjaan mapan, penghasilan tinggi, melek sosial, politik, dan hukum,” kata Ryan.
Kelompok semacam ini juga memiliki mobilitas tinggi dan sadar kesehatan bank. ”Kelompok ini menjadi target bank-bank yang menawarkan perbankan privat,” kata Ryan.
Data Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan, simpanan nasabah kelas premium, yakni di atas Rp 500 juta, semakin bertambah. Total jumlah simpanan yang terdiri dari tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan simpanan lainnya mencapai Rp 1.535 triliun per Februari 2011. Simpanan itu terdiri dari 536.270 rekening.
Pada Februari 2010, simpanan nasabah dengan nilai di atas Rp 500 juta mencapai Rp 1.244 triliun. Artinya, dalam setahun meningkat Rp 291 triliun.
Executive Vice President Product Management Division BNI Diah Sulianto memaparkan, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menyimpan dana di bank sekaligus berinvestasi turut mendorong pertumbuhan nasabah kelas premium.
Misalnya, pada masa lalu masyarakat terangkat gengsinya dengan memiliki 10 kartu kredit. Namun, saat ini masyarakat lebih memikirkan menyisihkan dana dan berinvestasi untuk menyiapkan dana pendidikan bagi anak-anak mereka.
Layanan nasabah premium di BNI mensyaratkan simpanan minimal Rp 1 miliar. Ada 8.300 nasabah kelas premium, dari total 11 juta nasabah BNI. ”Tahun ini kami akan coba menjaring nasabah kelas premium dari rekening simpanan mulai Rp 500 juta,” kata Diah.
Teliti standar operasional
Kemarin, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menyampaikan, BI meminta semua bank untuk meneliti kembali prosedur standar operasional (SOP). Penelitian itu mencakup kekuatan kontrol dan audit dadakan serta kebijakan sumber daya manusia di tempat yang berisiko tinggi di bank.
Kebijakan itu dilakukan BI setelah perbankan Indonesia diguncang pembobolan dana nasabah Citibank oleh karyawan Citibank, Malinda Dee. Menurut Halim, BI telah meneliti sisi manajemen risiko Citibank, termasuk pengawasan oleh atasan.
”Manajemen kontrol mungkin kurang ketat. Rotasi tidak dilaksanakan. Ada kelemahan tidak dilakukan cek dan cek ulang lagi. Mestinya ada audit dadakan juga. Meskipun semua kelihatan baik, kita perlu lihat kewajaran perilaku sumber daya manusia, ini belum dilakukan,” kata Halim.
BI, tambah Halim, menyiapkan sanksi dari sisi administrasi. Termasuk kemungkinan melakukan uji kelayakan dan kepatutan lagi terhadap jajaran manajemen Citibank. Untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap nasabah kelas premium, BI juga sedang membahas langkah-langkah memperketat upaya perlindungan terhadap nasabah ini. (IDR)
Sumber: Kompas, 13 April 2011
Peluang bagi Pasar Modal
Laporan triwulan I Perekonomian Indonesia Tahun 2010 Bank Dunia menyatakan adanya peningkatan jumlah warga kelas menengah. Dari tahun 2003-2010, jumlah kelas menengah bertambah 50 juta menjadi 131 juta jiwa. Walau sebagian besar penambahan terjadi di level bawah dari kelas menengah (pengeluaran harian 2-6 dollar AS dari rentang pengeluaran 2-20 dollar AS sebagai patokan kelas menengah), kondisi ini sangat berarti bagi perekonomian.
Peningkatan jumlah kelas menengah ini diyakini memberikan tambahan dukungan bagi permintaan dalam negeri dan pertumbuhan di masa depan. Konsumsi dalam negeri yang tinggi menjadi faktor utama ketahanan negeri ini saat krisis keuangan tahun 2008. Konsumsi yang naik sekitar 4,6 persen tahun 2010 dan 4,9 persen tahun 2009 berada di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif.
Bagi pasar modal, kondisi konsumsi ini jelas positif. Sebab, kelas menengah bakal menjadi pendorong pertumbuhan. Pasar keuangan bakal lebih ramai mengingat jumlah tabungan kelas menengah bakal lebih besar. Stimulasi bagi sektor keuangan untuk menyalurkan tabungan bagi kegiatan produktif.
Ketika status penduduk naik ke penghasilan menengah, jumlah konsumsi mereka juga naik. Pola pengeluarannya akan berubah. Contohnya, penjualan mobil tahun 2010 menembus 764.710 unit. Penjualan sepeda motor l menembus 7 juta unit.
Hanya saja, jumlah investor domestik di pasar modal Indonesia masih minim. Hanya 331.000 investor. Di India sudah 20 juta. Malaysia mencapai 5 juta. Naiknya jumlah masyarakat kelas menengah menambah keyakinan PT Bursa Efek Indonesia yang menargetkan investor domestik tahun 2012 sedikitnya 2,3 juta orang.
Jumlah investor ini diharapkan menjadi pendorong kinerja bursa. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejauh ini terus membaik. Pada akhir 2010, IHSG ada di level 3.699 poin. Naik 45,69 persen dibanding penutupan tahun 2009, yakni 2.534 poin. Nilai kapitalisasi pasar tahun 2010 sudah Rp 3.243,77 triliun. Naik 60,63 persen dari nilai tahun 2009.
Naiknya IHSG juga bukti naiknya kepercayaan pasar pada emiten. Bagi emiten, nilai perusahaan juga naik. Nilai transaksi pasar pada tahun lalu disumbang transaksi harian rata-rata Rp 5,12 triliun. Naik dari Rp 4,05 triliun tahun 2009.
Kondisi yang kondusif juga mengundang 31 emiten menambah modal melalui rights issue dengan nilai emisi Rp 48,67 triliun. Dari emiten ataupun emisinya meningkat dari tahun 2009, yakni 14 emiten dengan nilai emisi Rp 10,83 triliun.
Jadi, bola sekarang ada di tangan para pemangku kepentingan di BEI untuk menambah jumlah investor domestik di pasar modal. Membuat pasar modal menjadi lebih menarik minat masyarakat investor. Maklum, masyarakat kelas menengah sudah bertambah. Keuangannya meningkat.
BEI sebenarnya sudah punya program menarik investor domestik. Memperkenalkan soal bursa saham di kalangan masyarakat, misalnya, pendirian Pojok BEI berkonsep 3 in 1 (kerja sama BEI, universitas, dan perusahaan sekuritas) yang sudah ada di 13 universitas. Ada peluang. (Benny D Koestanto)
Sumber: Kompas, 25 Maret 2011
Social Networks Will Change Product Innovation
Much is being written about the impact that new communication technologies and channels (blogs, Facebook, Twitter, YouTube) have on traditional marketing. The deeper question is: Will these new communication channels actually force material changes not just in the way companies market their products but in the strategies and operations they use to develop and build those products as well? In my view, the answer is an emphatic yes. It’s another instance of the proverbial medium that changes the content.
The effects on large established companies and start-ups are different.
Let’s consider large companies first. In theory, YouTube, Twitter, Facebook and blogs should make it possible to engage their customers in new and diverse ways. The choice set is larger and the audience is expanded. So this should be good, right? Not necessarily, as illustrated by the mighty challenges encountered even by media companies in transitioning from the off-line print world to the online one.
As it turns out, managing corporate communication and brand diffusion across these new communication channels is quite different from what they were used to. It is very difficult and costly to maintain a unified voice across all channels and to control information flows to the outside world (particularly for technology companies, whose employees are likely to be Twitter or tech blog stars). The company needs to adjust to a24/7 dialogue with consumers, investors, and other stakeholders.
And this will require changes in product strategy. Companies are under increasing pressure to significantly shorten their product cycles and rely much less on well-choreographed and fully-controlled product releases. In a world of constant information flows and leaks to the outside world, they need to accept that they will have to work with smaller changes at shorter intervals — and that they will be subjected to much more visibility and scrutiny from the outside world.
The good news is that for some companies, this makes it possible to leverage much more useful input from customers. The dark side is increased exposure to negative shocks due to founded or unfounded rumors. Sure, one could argue that these changes in business models are partly driven by other factors (e.g., the advent of truly ubiquitous bandwidth which made cloud-computing models for numerous software applications possible). Nevertheless, it seems undeniable that communication technologies are playing a major role in prompting these changes.
For small companies and start-ups, the considerations are a bit different. On the positive side, new communication technologies and channels have made it easier to get on the map quickly and to create buzz and word-of-mouth. The problem is that start-ups are now subjected to new and not necessarily desirable pressures, which are exclusively related to communication channels. In short, it is the “fear of being left out” syndrome.
The public’s perception of the relative competitive positions of several start-ups in the same field is increasingly determined by a popularity contest in tech blogs and Twitter posts. Sure, some of these new channels contain very well-informed analyses. But as soon as their effect on the public’s and ultimately investors’ perceptions is taken into account, we end up with self-fulfilling prophecies and exacerbated “superstar” effects: a few companies attract all the attention and, therefore, investor financing, while the rest labor in obscurity and, as a result, have fewer chances of success.
This cannot be a good thing, especially with new, difficult, and unproven technologies. Entering a popularity competition too early can be very detrimental to orderly progress. It also makes it hard if not impossible to stay under the radar, which is crucial for start-ups creating disruptive technologies.
To some extent, this is similar to Facebook creating social pressure on people (fortunately, this seems to vary widely by generation!) to participate and share details of their daily activities. Just like one might worry that teenagers spend too much time writing posts about doing and learning and too little time actually doing and learning, investors may be legitimately concerned that companies are spending too much time posturing on social media as opposed to producing useful things.
But fighting against this trend will most likely be a losing upstream battle. One needs to recognize that the new communication channels will become an integral part of the business world — just like Facebook is becoming an integral part of society — and adapt. Recognize that the new channels require not just new marketing campaigns but also reorganizations and rethinking of entire strategies.
by Andrei Hagiu, an associate professor in the strategy group at Harvard Business School.
Source: hbr.org
Telisik Jejak Aktivis
Masuknya sejumlah aktivis muda belakangan ini ke dalam domain praktik politik kekuasaan lembaga-lembaga negara menjadi isu yang dipandang serba dilematis. Di satu sisi, dipersoalkan apakah masuknya para aktivis dalam kancah kekuasaan tetap memungkinkan mereka konsisten menjunjung idealisme ataupun orientasi perjuangan selama ini? Atau, justru mereka larut dalam perburuan kekuasaan.
Pada sisi lain, memilih tetap sebagai kelompok penekan yang memilih berpijak di luar medan pertarungan pengaruh dan kekuasaan pun tak kurang dipersoalkan efektivitasnya. Apakah suara-suara kritis yang diekspresikan selama ini mampu membuahkan perubahan?
Pengalaman menunjukkan, saat perubahan rezim, pilihan yang serba dilematis ini acap kali menjadi bagian dari pergumulan para aktivis muda. Berdirinya rezim Orde Baru, misalnya, menarik para aktivis muda angkatan 1966 seperti Cosmas Batubara dan Akbar Tandjung, menjadi bagian dari pusat kekuasaan negara. Tak sedikit aktivis lainnya, seperti Soe Hok Gie dan Arief Budiman, yang menentang keras pilihan itu.
Gerakan Reformasi 1998, yang selanjutnya diikuti Pemilu 1999, Pemilu 2004, hingga Pemilu 2009, pun mengakomodasikan berbagai sosok aktivis muda dalam gelanggang kekuasaan negara. Tentu saja dalam dimensi dan pergulatan yang berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Kini, di bangku parlemen, bercokol di antaranya mantan tokoh Partai Rakyat Demokratik, Budiman Sudjatmiko, sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salah satu korban penculikan rezim Orde Baru, Pius Lustrilanang, menjadi politikus Partai Gerindra. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Rama Pratama sempat di DPR sebagai wakil dari Partai Keadilan Sejahtera. Terdapat pula para aktivis, seperti Andi Arief dan Dita Indah Sari, yang kini berkiprah menjadi bagian dari staf khusus kepresidenan, menteri, ataupun dalam jabatan teras partai politik.
Terhadap fenomena mereka yang memilih jalur ”resmi” kekuasaan, seperti partai politik, parlemen, dan pemerintahan ini, apakah citra aktivis yang dicirikan sebagai sosok yang idealis, kritis, berpihak kepada rakyat, berani menanggung risiko perjuangan, bersih, jujur, dan bercita-cita melakukan perubahan, tidak luruh? Sebaliknya, mampukah perubahan kualitas politik terjadi melalui kiprah mereka?
Publik, sebagaimana yang tergambarkan dalam hasil jajak pendapat Kompas, tampaknya agak mendua menyikapinya. Sebagian bersikap optimistis bahwa masuknya sejumlah aktivis muda ke dalam institusi-institusi negara, partai politik misalnya, mampu memperbaiki kualitas institusi yang dimasukinya. Namun, sebaliknya, sebagian pesimistis. Masuknya para aktivis tidak lebih sebagai ajang kesempatan bagi mereka melanjutkan karier politik yang lebih nyaman. Jika pandangan terakhir yang memang benar berlangsung kini, masihkah kebanggaan tersematkan? (Stn, Litbang Kompas)
Sumber: Kompas, 21 Maret 2011
Menanti Kelas Menengah yang Berkualitas
Pertambahan jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah di Indonesia dianggap sebagian kalangan belum bermutu. Partisipasi kelas ini dalam pembangunan tidak saja diharapkan melalui kegiatan konsumsi yang menggerakkan perekonomian. Akan tetapi, lebih jauh dari itu juga diharapkan berperan sebagai agen perubahan.
Sulit memang menemukan definisi yang mampu secara tuntas menggambarkan kelas menengah. Pun, tak ada standar yang bisa diklaim sebagai batasan yang tepat untuk golongan menengah.
Sejarah di Eropa memperlihatkan, kelas menengah merujuk pada lapisan antara kaum bangsawan dan kaum petani. Peneliti dari bidang yang berbeda mendefinisikan dengan cara lain, yaitu berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Dalam ekonomi, biasanya para ahli menggunakan pola pendapatan atau pola pengeluaran sebagai acuan.
Pendekatan yang populer digunakan adalah penghampiran absolut, khususnya dengan batasan pengeluaran per orang sebesar 2-20 dollar AS setiap hari. Laporan yang menggunakan acuan ini, seperti yang dipublikasikan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), menunjukkan adanya peningkatan distribusi populasi kelompok menengah di negeri ini dari sekitar 25 persen pada tahun 1999 menjadi 43 persen atau sejumlah 93,3 juta jiwa pada tahun 2009.
Informasi dari Bank Dunia yang menganut batasan yang sama juga menunjukkan kenaikan signifikan golongan menengah Indonesia. Pada 2003, kelompok ini berjumlah 81 juta jiwa. Dengan adanya tujuh juta penduduk yang setiap tahunnya ”naik kelas” dari golongan miskin, lapisan tengah Indonesia menggelembung menjadi 131 juta pada 2010.
Catatan dari Badan Pusat Statistik pun menunjukkan kenaikan jumlah lapisan antara ini seiring dengan penyusutan jumlah penduduk miskin sejak 1999. Pada 2010, tercatat hanya ada 13,33 persen penduduk miskin atau setara 31,02 juta jiwa. Bandingkan dengan kondisi 1999 dengan angka kemiskinan yang mencapai 23,4 persen atau sama dengan 47,9 juta jiwa.
Sayangnya, sampai saat ini kelas menengah di Asia, termasuk Indonesia, belum punya ”gigi”. Laporan ADB dan Bank Dunia menunjukkan sekitar 70 persen warga lapisan sela di negeri ini atau 69 juta jiwa (2009) rawan jatuh kembali ke perangkap kemiskinan. Hanya sebagian kecil yang hidup di atas tingkat subsisten dan mampu menabung.
Jika kelas menengah berkualitas, ia tidak hanya memiliki posisi kuat secara ekonomi. Anggota kelas ini nantinya harus mampu mendorong terciptanya inovasi, produk murah, bahkan membuka lapangan kerja.
Selain itu, kekritisan anggota kelas ini akan melahirkan suara vokal yang menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Pemikiran-pemikiran yang tajam juga akan menjadikan kelompok tengah sebagai sumber pemimpin dan aktivis yang bergerak untuk menciptakan pemerintahan dengan akuntabilitas tinggi. (RATNA SRI WIDYASTUTI/Litbang Kompas)
Sumber: Kompas, 21 Maret 2011
Krisis Ekonomi dan Demokrasi Bangkitkan Perlawanan Pemuda
Gejolak politik di sejumlah negara Timur Tengah terjadi akibat krisis ekonomi dan mandeknya demokrasi. Kaum muda melancarkan revolusi untuk memperbaiki keadaan dan membangun masa depan yang lebih baik.
Demikian salah satu kesimpulan dalam diskusi ”Respons terhadap Perubahan Politik dan Implikasinya terhadap Hubungan Internasional Indonesia dan Timur Tengah” di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Kamis (10/3).
Diskusi itu digelar Komisi Luar Negeri MUI dan dihadiri, antara lain, Duta Besar Sudan di Jakarta Ibrahim Bushro, Dubes Iran Mahmood Farazandes, Dubes Tunisia Mohammed Hassari, Ketua Harian MUI Amidhan, dan perwakilan organisasi Islam di Jakarta.
Menurut mereka, salah satu pemicu utama pergolakan di Timur Tengah adalah kemiskinan. Masyarakat kelas bawah sengsara dan penganggur bertambah. Keadaan itu terasa kian menyesakkan karena kelompok elite politik dan penguasa justru bergelimang harta. Elite menguasai kekayaan negeri, bahkan diduga korup.
Di beberapa negara, jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat tinggi, bisa mencapai 40 persen dari total penduduk, sementara kelompok elite hidup mewah. Ini memicu masalah sosial-ekonomi yang serius.
Pada saat bersamaan, sebagian rezim di Timur Tengah terlalu lama berkuasa—ada yang berkuasa lebih dari 40 tahun—cenderung otoriter, dan represif. Akibatnya, rakyat tertekan.
Kaum muda tertekan
Mohammed Hassari mengatakan, masalah demokrasi menjadi penyebab utama kejatuhan rezim di negerinya. ”Kami butuh demokrasi, setelah itu ekonomi. Kami berharap keduanya bisa terpenuhi,” katanya.
Menurut Ibrahim Bushro, krisis ekonomi dan demokrasi itulah yang mendorong kaum muda di Timur Tengah melancarkan demonstrasi. Mereka berjuang menumbangkan rezim otoriter demi demokrasi dan pengembangan ekonomi ke arah lebih baik. Mereka menggunakan jaringan teknologi komunikasi mutakhir, seperti Facebook dan Twitter. ”Kaum muda yang tertekan bergerak untuk perubahan dan membangun masa depan,” katanya.
Mahmood Farazandes menyebut beberapa faktor lain, yaitu terbelakangnya negara-negara Timur Tengah, yang mayoritas penduduknya Muslim, selama beberapa dekade. Itu menghambat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik. ”Rakyat di negara-negara itu harus diberikan kesempatan menentukan masa depan negaranya sendiri,” katanya.
Situasi semacam itulah yang lebih kurang sebagai penyebab tumbangnya Hosni Mubarak dari jabatan presiden di Mesir dan Zine al-Abidine Ben Ali, mantan Presiden Tunisia. Hal serupa itu pula yang mendorong perlawanan dan protes terhadap Moammar Khadafy yang sedang berlangsung di Libya.
Pergolakan di Timur Tengah merupakan dinamika politik yang perlu diperhatikan agar negara-negara lain dapat mengambil pelajaran dari keadaan tersebut.
Sumber: Kompas, 11 Maret 2011
Menyaksikan Ironi Kota
Kertas-kertas bercetak gambar wajah sejumlah artis dan pesohor legendaris dunia ditempel memenuhi dinding pada salah satu sisi ruangan pameran kesenian Jakarta International Stencil Art di North Art Space, Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara, yang berlangsung 4 Maret sampai 5 April 2011.
Beberapa kertas dengan wajah yang sama ditempel secara berulang di dinding itu. Namun, kertas-kertas itu disebar dan diselingi dengan kertas yang berisi cetakan logo tanda panah besar ke arah atas yang merupakan simbol sang seniman jalanan dari Perancis, Above.
Dalam keberulangan itu ditemukan ada kesamaan pada setiap latar belakang kehidupan artis dan pesohor tersebut. Mereka hidup singkat dan meninggal di tengah kepopulerannya di usia muda, di antaranya Marylin Monroe, Kurt Cobain, Janis Joplin, James Dean, Jim Morrison, Putri Diana, dan Bruce Lee.
Semasa hidup, kemewahan hidup mereka menjadi bagian dari kehidupan di kota. Kehidupan mereka dikomodifikasi sebagai konsumsi berita untuk memenuhi kebutuhan warga kota yang haus berita akan artis idolanya. Hingga cerita kematiannya pun menjadi konsumsi berita hiburan di kota.
Ironi kehidupan kota semacam ini terasa sangat kental tampil pada setiap karya seni stensil yang dipamerkan dalam Jakarta International Stencil Art ini yang diikuti oleh 18 artis seni stensil dari Jakarta, Yogyakarta, Bali, Perancis, Jerman, Polandia, Spanyol, dan Amerika.
Ironi itu tampil dalam simbol-simbol kemewahan kehidupan kota, sekaligus kehidupan warga urban yang hidup terpinggirkan dengan latar belakang masa lampau dan masa sekarang.
Beberapa karya B Toy, seniman stensil dari Spanyol, misalnya, banyak menampilkan potret orang-orang urban di pinggiran kota pada masa lampau. Salah satunya gambar segerombolan anak laki-laki berpakaian jas gaya tahun 1950-an sedang mengisap rokok dengan tatapan mata menyelidik.
Gambaran anak-anak semacam itu masih bisa kita jumpai di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kendati mereka tak mengenakan jas, potret kehidupan sebagian anak laki-laki di pelabuhan itu juga bergerombol dan kerap tak lepas dari tindakan kriminalitas, seperti mencuri minyak dari tangki minyak yang melintas.
Sebaliknya, pada sisi lain ruang pameran ditampilkan karya salah seorang seniman stensil dari Yogyakarta, sebuah mangkuk berisi penuh nama merek fashion terkenal. Kata-kata dicampur dengan kata-kata kapitalisme dan urban. Sebuah gambaran kehidupan kota yang tak lepas dari budaya konsumtif.
Ironi kehidupan remaja perkotaan juga tampil pada pameran seni stensil itu, seperti seni stensil yang ditampilkan seniman asal Yogyakarta, Farid Stevy.
Dalam karyanya ditampilkan dua remaja laki-laki dan perempuan yang menengadahkan kepalanya ke atas. Untuk memperkuat pesannya, dituliskan ”Please God, Please Love Me” pada latar kanvas yang digunakan sebagai media seninya.
Kritik perkotaan
Menurut salah seorang kurator pameran itu, Ari Wijaya, seni stensil memiliki hubungan erat dengan kehidupan kota. Sebagai seni, dia lahir sebagai seni jalanan untuk mengkritik kehidupan di perkotaan barat.
Di Inggris, misalnya, seni stensil banyak tampil di lorong-lorong kereta bawah tanah dan juga pada sejumlah bangunan bekas industri. Gambar yang ditampilkan kerap berulang pada sejumlah ruang karena selayaknya stensil, gambar-gambar itu dibuat dengan cetakan.
Dari segi media, seni stensil menjadi jembatan seni jalanan dengan seni mural dan seni grafiti. Seni itu dapat tampil dengan menggunakan bahan yang terbatas, tak seperti mural yang harus menggunakan biaya besar untuk membeli cat dalam jumlah banyak.
Bahan yang digunakan juga tak terbatas pada kertas pola gambar untuk mengecat suatu gambar, tapi bisa juga menggunakan gambar-gambar yang ada di majalah, komik, atau apa pun, untuk ditempel di dinding dan diberi tambahan gambar dan pesan lainnya. Karena audiensnya juga pengguna jalan, seni stensil pun tampil dalam kesederhanaan visual dengan dukungan tulisan sebagai penguat pesan.
Menurut Ari, seni stensil berusaha merebut ruang jalan yang secara tak disadari sebagai arena pertarungan antar-kepentingan, baik lewat iklan pada baliho-baliho di pinggir jalan maupun aturan rambu-rambu lalu lintas.
Frigidanto Agung yang ikut ambil bagian sebagai kurator pada pameran itu juga menyampaikan, kehadiran seni dalam kota urban dengan lingkungan budaya yang kompleks juga menjadi media provokasi untuk membangun kesadaran warga kota akan lingkungannya danmerenungkan kembali masalahdi kotanya. (Madina Nusrat)
Sumber: Kompas, 19 Maret 2011
Jebakan Sosial dan Ritual Purifikasi
Ahli sejarah Ramsay MacMullen dalam bukunya, Corruption and the Decline of Rome, menunjukkan betapa peradaban gemilang seperti Romawi pun runtuh karena korupsi.
Dalam iklim yang korup, pertimbangan-pertimbangan strategis militer dan pertahanan sering dikompromikan dengan keuntungan para pejabat. Konsekuensinya fatal: kemampuan pasukan Romawi untuk menjaga dan melindungi batas-batas wilayah melemah drastis.
Namun, Indonesia malah seperti menapaki jejak Romawi. Hasil survei Kemitraan (2008) terhadap orang-orang yang paham informasi (aktivis, anggota parlemen, pejabat pemerintah daerah, pebisnis, akademisi, dan jurnalis) di 28 provinsi menunjukkan, korupsi di Indonesia sudah menjangkiti seluruh pilar kekuasaan. Bahkan pejabat pun percaya tingginya tingkat korupsi ini, termasuk di lembaga sendiri.
Salah satu definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam skala kecil, korupsi merupakan kecurangan oleh segelintir pejabat. Namun, korupsi yang meluas, sistemis, dan dipercaya sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik politik dan administrasi negara berarti telah menjadi budaya.
Korupsi sebagai budaya
Dalam pengertian korupsi sebagai budaya, ada dua aspek penting, yaitu institusional dan sosial. Disebut institusional bila jaringan yang korup telah menguasai mesin-mesin publik dan orang percaya bahwa sudah seharusnya begitu. Secara sosial, jaringan korupsi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan—dari urusan kelahiran hingga kematian—telah mendikte cara bertindak warga negara, dan sebaliknya, warga juga menginterpretasikan tindakannya dalam kerangka praktik korupsi.
Dalam situasi seperti di atas, korupsi merupakan pilihan ”rasional”. Harto, sopir, membuat perhitungan sangat rasional ketika memilih membayar calo dan memberi suap untuk menyeberangkan truknya dari Merak ke Bakauheni (Kompas, 28/2).
Ia tidak suka kenyataan ini, tetapi tidak siap dengan konsekuensi play fair, sementara yang lain dia yakini play dirty. Logika ini berlaku juga pada petugas yang memungut pungli. Celakanya, pilihan yang secara individual rasional ini secara kolektif sangat tidak rasional dan merugikan semua orang. Inilah yang dalam psikologi dikenal sebagai jebakan sosial.
Ronggowarsito dengan tepat menggambarkannya: zamane zaman edan, yen ora ngedan ora keduman ’zamannya zaman gila, kalau tidak ikut gila tidak kebagian’. Inilah stable but inefficient equilibrium: suatu keseimbangan yang stabil, tetapi tidak efisien. Situasi yang jelas buruk bagi semua orang, tetapi tak ada insentif bagi yang bertahan atau mengubahnya.
Seorang teman pernah bertanya mengapa orang Islam tidak jijik terhadap korupsi sebagaimana mereka jijik terhadap daging babi, padahal korupsi juga haram hukumnya. Mengikuti diskursus korupsi, suatu tindakan yang secara obyektif jelas korupsi bisa dianggap pelakunya sebagai haram, setengah haram, bahkan halal. Semua orang tahu bahwa korupsi berarti curang dan melakukannya akan menimbulkan rasa bersalah.
Namun, nalar manusia yang sangat elastis dan akomodatif, melalui berbagai mekanisme kultural-psikologis, akan menemukan justifikasi untuk menghilangkan segala hal yang menimbulkan rasa bersalah. Semakin kompleks persoalan, semakin terbuka lebar justifikasi rasional yang dapat digunakan.
Ritual purifikasi
Salah satu mekanisme kultural-psikologis yang sangat kuat menjustifikasi korupsi adalah ritual purifikasi. Ketika seorang petugas menerima uang rokok, uang lelah, uang terima kasih, dan sebagainya, biasanya ia akan bertanya, ”Ini ikhlas, kan?”
Kata ikhlas menjadi mantra purifikasi dalam transaksi ini sehingga suap, korupsi, dan segala bentuk kecurangan lain menjadi halal. Inilah mekanisme kultural-psikologis yang berada di balik paradoks kesalehan sosial versus korupsi: korupsi tetap tinggi meskipun kesalehan sosial juga tinggi.
Maka, masyarakat yang jatuh dalam jebakan korupsi sulit membebaskan diri. Jebakan korupsi menggerus kepercayaan warga negara terhadap negara dan sesama warga negara.
Untuk mematahkan siklus korupsi ini diperlukan kredibilitas lembaga-lembaga negara/pemerintah. Pejabat tidak boleh hanya mengeluh bahwa korupsi merajalela dan merasa tidak (mampu) berbuat apa pun, tetapi harus mulai dari diri sendiri. Keluhan hanya memperluas kepercayaan bahwa korupsi memang sudah begitu merajalela sampai presiden pun, misalnya, tak bisa berbuat apa-apa.
Dari sisi masyarakat diperlukan reorientasi nilai untuk mempersempit ruang justifikasi. Upaya yang dilakukan NU dan Muhammadiyah, beberapa waktu lalu, untuk memberikan pertimbangan fikih tentang korupsi adalah salah satunya.
Oleh: Abdul Malik Gismar, Advisor Senior di Kemitraan dan Dosen di Paramadina Graduate School
Sumber: Kompas, 19 Maret 2011
Kelas Menengah Naik
Bank Dunia mencatat jumlah warga kelas menengah di Indonesia bertambah 50 juta jiwa dalam kurun waktu 2003-2010. Inovasi dan aksesibilitas kaum kelas menengah adalah peluang bagi lebih banyak pemberdayaan dalam iklim demokrasi yang mapan.
”Ada minimal 7 juta warga kelas menengah baru di Indonesia per tahun dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Pada masa depan kelas menengah ini akan lebih banyak mengonsumsi, meminta pekerjaan yang lebih baik, pendidikan, dan jasa dengan kualitas lebih tinggi. Penyusun kebijakan jangka menengah harus mampu memenuhi aneka permintaan itu,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, di sela-sela presentasi perkembangan triwulan perekonomian Indonesia dan Asia Timur dan Pasifik di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (16/3).
Kelas menengah, menurut Bank Dunia, adalah golongan masyarakat dengan pengeluaran harian per kapita sebesar 2 dollar AS-20 dollar AS, dengan daya beli tahun 2005. Jika pada 2003 jumlah kelompok ini berjumlah 81 juta jiwa, akhir tahun lalu jumlahnya telah menjadi 131 juta jiwa atau 56,5 persen dari total jumlah penduduk yang berjumlah 237 juta orang. Peningkatan di kelas menengah itu, menurut Bank Dunia, didominasi oleh mereka yang berada di tingkat pendapatan 2 dollar AS-6 dollar AS per hari.
Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chaudhuri, menyatakan, jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat di daerah perkotaan dan pedesaan. Peningkatan jumlah kelas menengah di perkotaan terjadi pada periode 2003-2005, sementara fase selanjutnya didominasi masyarakat pedesaan.
Pengeluaran kelas menengah sebagai bagian dari keseluruhan pengeluaran meningkat dari 58,1 persen (2003) menjadi 76,7 persen (2010). ”Kondisi ini akan memiliki dampak yang cukup berarti pada struktur ekonomi dan penyusunan kebijakan ekonomi,” kata Shubham.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics & Finance Ahmad Erani Yustika menilai, kelas menengah Indonesia adalah pemimpin kegiatan ekonomi individu, belum mampu menjadi ”penyeret” kegiatan ekonomi masyarakat lain. Mereka kebanyakan pegawai, didominasi di bidang telekomunikasi dan keuangan. Solusinya adalah mengurangi tingkat ketergantungan pada APBN, misalnya proyek dari tingkat pusat, dan menumbuhkan semangat kewiraswastaan secara nasional.
Sumber: Kompas, 17 Maret 2011
Tionghoa Padang: dari Triad ke Sosial
Triad atau Tong adalah lembaga kriminal yang di dunia dikenal sebagai secret society dalam komunitas Tionghoa yang menjadi momok bagi Interpol. Namun, di Padang, Sumatera Barat, Triad justru menjadi motor komunitas Tionghoa lokal yang beranak pinak dan kini justru menjadi lembaga sosial.
Berawal dari kedatangan orang-orang Tionghoa berabad silam di Tiku, kota pelabuhan di utara Padang, dua buah komunitas Tong atau Triad yang bercampur dengan budaya Minangkabau pun terbentuk. Himpunan Tjinta Teman (HTT) dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) merupakan dua buah Tong yang hidup lebih dari seabad di Padang. HTT berdiri sekitar tahun 1860-an.
Ferryanto Gani (Gan He Liang), mantan Ketua HTT Padang, mengakui, organisasi yang dipimpin berasal dari Tong.
”Organisasi kami semula adalah Tong yang disebut Ho Tek Tong dalam dialek Hokkian atau Fu De Dang dalam bahasa Mandarin. Seabad silam hingga awal abad ke-20, ada tukang pukul yang menjaga ketua organisasi. Mereka akan menindak tegas anggota yang melanggar aturan organisasi termasuk memukul orang yang tidak menghormati ketua,” kata Ferryanto.
Menurut Martin Booth dalam buku The Triads The Chinese Criminal Fraternity disebutkan, betapa Tong atau Triad berubah dari sebuah organisasi patriot jadi organisasi kejahatan. Semula Tong muncul sebagai reaksi atas munculnya Dinasti Qing yang dikuasai etnis Manchu yang mengakhiri Dinasti Ming (1368-1644). Tong atau Triad bertujuan menjatuhkan Qing dan memulihkan Ming dengan semboyan Fan Qing Fu Ming (Lawan Qing Bangkitkan Ming).
Hongkong jadi sentra utama kegiatan Triad yang membangun jaringan ke kota pelabuhan di Tenggara Tiongkok, Asia Tenggara, dan akhirnya jaringan global di Eropa, Amerika, Australia, bahkan Afrika!
Salah satu kegiatan utama Tong atau Triad adalah perdagangan obat bius, perjudian, pelacuran, dan menerima uang upeti dari pedagang. Pada zaman Hindia Belanda, pemerintah kolonial memang menjual hak berdagang opium (Opium Pacht) yang sebagian dikuasai perorangan atau organisasi Tionghoa.
Ketika ditanya tentang adanya Hun Keng, Kiao Keng, dan Ca Bo Keng (Rumah Candu, Rumah Judi, dan Rumah Pelesiran atau Pelacuran) yang dikelola Tong di masa lalu, Ferryanto mengatakan, organisasinya tidak melakukan hal itu. Namun, dia mengakui, orang Tionghoa Padang di masa lalu biasa berjudi.
”Sebagian besar anggota Tong di Padang adalah pedagang. Peredaran candu dan pelacuran tidak ada karena warga Tionghoa di sini hidup saling menghormati dan membaur dengan warga Minangkabau yang religius. Sebagian besar warga Tionghoa malah sudah tidak bisa berbahasa Mandarin atau dialek Hokkian,” kata Ferryanto.
Meski demikian, Lisa Suroso, anggota dewan Perkumpulan Indonesia Tionghoa (INTI), menyatakan, belum ada studi kearsipan yang mendalam tentang riwayat Tionghoa Padang dan kedua Tong secara khusus.
Upacara Triad
Meski hampir seluruh Tionghoa Padang sudah tidak mampu berbahasa Mandarin—logat Minang mereka sangat kental—sejumlah tradisi inisiasi Triad atau Tong masih dijalankan bagi intern organisasi. Upacara inisiasi anggota dengan tradisi Tionghoa kuno dilakukan tertutup dan eksklusif.
”Kalau bukan anggota Tong, biarpun sesama Tionghoa, tidak bisa masuk menyaksikan upacara,” kata Lisa. Pendapat itu dibenarkan Ferryanto yang menyatakan anggota Tong saja yang boleh ikut upacara. Istri dan anak mereka tidak boleh ikut kalau bukan anggota Tong.
Dewasa ini, transformasi ke kegiatan sosial terjadi secara alamiah bagi Tong di Padang. Mereka mengurus kematian para anggota secara cuma-cuma. Peti mati dari kayu utuh yang diberi rongga masih digunakan pada upacara pemakaman. Tong juga menyelesaikan perselisihan rumah tangga para anggota.
Organisasi sosial yang berawal dari Tong itu sangat unik karena senioritas sangat dihargai. Saat Kompas pergi bersama Ferryanto di Padang dan Bukit Tinggi, setiap kali berpapasan dengan warga Tionghoa Peranakan setempat yang menjadi anggota Tong, mereka langsung berdiri memberi hormat dengan menyatukan kedua tangan dalam kepalan tangan kiri menutup kepalan tangan kanan.
”Salam Toako. Apa kabar,” demikian mereka menyapa Ferryanto dengan hormat. Di beberapa lokasi, warga bangkit berdiri untuk memberi salam saat Ferryanto datang.
Itulah keunikan Tong atau Triad di Padang, tempat sekitar 6.000 keluarga Tionghoa Peranakan hidup. Mereka tidak berhubungan dengan komunitasi Tionghoa di Batavia, Palembang, atau Medan, tapi mempertahankan tradisi sekaligus berbaur dengan budaya Minangkabau yang indah.
Sumber: Kompas, 17 Maret 2011
