A Middle East
Ever since the end of the cold War, the U.S. has been the dominant and unrivaled power in the Middle East. That situation is changing, not because another great power is entering the region but because the Arabs are becoming more independent, unlikely to ally themselves submissively to any outside patron. Egypt’s decision to establish relations with Iran and Hamas is one part of this trend. Washington cannot change it, nor should it try. This is the new, democratic Arab world.
If you look at the region today, there have been two (mostly) peaceful revolutions in Tunisia and Egypt, an insurgency against Muammar Gaddafi’s reign in Libya, a continuing revolt in Yemen and now a series of protests in Syria. Beyond those major demonstrations, there have been protests of a kind in almost every other Arab country. And there is every reason to believe that the forces unleashed in the region will continue to roil it for months or even years.
For centuries, the Arabs have been dominated by outside powers. By the 16th century, Mongols and Persians had been replaced by the Ottoman Empire, which ruled Arabia for 400 years. As Ottoman power began to wane, first the French and then the British entered the Middle East, and in 1919, after the collapse of the Ottoman Empire, they carved up the region, creating countries with the stroke of a pen and establishing local chieftains as the monarchs of these new states.
As Europe’s empires themselves collapsed after World War II, the two superpowers took their place, choosing client states to support and secure. When the Cold War ended, Arab states that had supported the U.S. prospered. Those that had not, found themselves out in the cold; they either got new sponsors (Syria moved on to Iran) or tried to make their peace with the U.S. (which explains Libya’s renunciation of its nuclear weapons). In any event, the U.S. became the dominant power, and most countries accommodated themselves to its priorities.
But over the past 10 years, the U.S. has lost the willingness and the capacity to maintain this quasi-imperial stance. It lost its will because it realized — under Presidents George W. Bush and Barack Obama — that its unqualified support of Arab dictators had spawned an extremist terrorist movement that was at its core anti-American. U.S. support for Arab regimes became more tentative and qualified. But Washington, exhausted by two wars, the financial crisis and a deep recession, also lost its capacity to act. As a result, indigenous forces in the Arab world — fueled by demographics, technology and a youth movement — began stirring. These forces, now unleashed, will not suddenly disappear.
There are some places in the Arab world that are so small and so rich that they might remain largely unchanged. But beyond the handful of oil sheikdoms, every society in the region is feeling the forces of change. Even in places where repression seems to have worked up to now, it is unlikely to work forever. Take Bahrain, whose government shut down protests in the country but at a huge cost. It has exacerbated a Shi’ite-Sunni divide, and it has effectively become a quasi-protectorate of the Saudi monarchy. That does not presage long-term stability for the country.
Whatever the outcome in Syria, Libya and Yemen, it’s safe to say that five years from now, these places will look very different. The one experiment with genuine pre-emptive reform appears to be in Morocco, where the King has proposed effectively ceding a great many of his powers to an elected Prime Minister. If that succeeds, it will be a powerful model, and there will be pressure for the Gulf monarchies and Jordan to follow suit.
What does this mean for the U.S.? Zbigniew Brzezinski pointed out to me that if you go back to 1975, the U.S. was closely allied with all four major states in the region — Iran, Egypt, Turkey and Saudi Arabia. Today every one of those relationships is troubled. But that is a sign of the strange nature of the U.S.’s regional dominance. We were allied with regimes — like those of the Shah of Iran, Egypt’s dictators and the Turkish military — that could not last as the winds of modernity swept by.
Now Washington will have to make alliances with a more modern, democratic, populist Middle East but one where its ties will be more real and more stable. Just as it moved its support from South Korean and Taiwanese dictators to democrats, from Pinochet and Marcos to the democratic forces in Chile and the Philippines, it will now have to find a way to shift support from the princes of the Arab world to the people. It is a difficult journey but a vital one.
Aparat Tangkap 2 Kapal Malaysia
Medan, Kompas - Aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut menangkap dua kapal penangkap ikan ilegal asal Malaysia di wilayah perairan Indonesia. Pencurian ikan oleh negara-negara tetangga masih terus berlangsung.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Syahrin Abdurrahman di Jakarta, Senin (11/4), mengemukakan, penangkapan kapal ikan ilegal asal Malaysia itu berlangsung pada 7 April sekitar pukul 11.00 di wilayah pengelolaan perikanan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka.
Kapal pertama adalah KM KF 5325 tanpa bendera dengan bobot mati 75,8 ton. Kapal ini dinakhodai KLA (37).
Kapal kedua, yaitu KF 5195, berbobot mati 63,8 ton dan dinakhodai Nhoi. Kedua kapal itu masing-masing beranggotakan empat anak buah kapal berkewarganegaraan Thailand.
Ia mengemukakan, kedua kapal Malaysia itu ditangkap karena tidak mempunyai surat izin usaha perikanan dan surat izin penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap terlarang berupa pukat harimau.
Penangkapan kapal Malaysia itu dilakukan oleh Kapal Pengawas Hiu 001 Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang mengerahkan tujuh armada dari Bea Cukai, Perhubungan Laut, Angkatan Laut, Polisi Pengawas, dan tim pengawas PSDKP.
Nakhoda KP Hiu 001, Mochamad Nursalim, menjelaskan, kapal ilegal tersebut diduga kuat memasuki perairan landas kontinen RI sejauh 8 mil laut (14,4 kilometer).
Meski demikian, sewaktu dua kapal ikan ilegal Malaysia digiring oleh KP Hiu 001 menuju ke Pelabuhan Belawan, iring-iringan itu dikejar oleh tiga helikopter, yakni dua helikopter Maritim Malaysia dan satu helikopter tempur Tentara Laut Diraja Malaysia dengan persenjataan lengkap. Helikopter itu terbang rendah.
”Ketiga helikopter tersebut berusaha menghentikan dan terus memprovokasi agar kapal tangkapan dikembalikan ke Malaysia,” ujar Nursalim dalam siaran pers.
Upaya pengejaran oleh helikopter itu berlangsung sekitar satu jam sebelum akhirnya mereka meninggalkan iringan patroli dan kapal yang ditangkap.
Dari Medan, Sumatera Utara, dilaporkan, Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa penangkapan kapal Malaysia oleh Pemerintah Indonesia menyalahi aturan karena kedua kapal tersebut masih berada di perairan Malaysia.
Konsul Jenderal Malaysia di Medan Norlin Othman mengatakan, penangkapan tersebut tidak bisa dibenarkan. Sebab, berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Diraja Malaysia, saat ditangkap, kedua kapal tersebut berada 25 mil laut (45 kilometer) dari sempadan perairan Malaysia-Indonesia.(LKT/MHF)
Sumber: Kompas, 12 April 2011
Menlu RI: Kami Tidak Tersinggung, Silakan Berunding di Tempat Lain
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah RI mempersilakan jika Thailand dan Kamboja batal menggelar perundingan sengketa wilayah perbatasan mereka di Indonesia, seperti disepakati sebelumnya dalam pertemuan antarmenteri luar negeri se-ASEAN di Jakarta, akhir Februari lalu.
Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Jumat (25/3), sejak awal kehadiran dan keterlibatan Indonesia dalam upaya penuntasan sengketa itu justru atas undangan kedua negara. Begitu juga terkait dengan permintaan agar Indonesia mengirim tim militernya sebagai pemantau di lokasi sengketa.
Hal itu disampaikan Marty saat ditemui Kompas, menanggapi perkembangan situasi yang terjadi terkait dengan rencana perundingan perbatasan, yang disepakati akan digelar pada 7-8 April setelah mundur dari jadwal awal, 23-24 Maret.
Seperti diwartakan, penolakan muncul dari Menteri Pertahanan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon.
”Harus diingat, sebelum Indonesia masuk, kondisinya, kedua negara baku tembak. Ada korban tewas dan luka serta ribuan warga di perbatasan dipaksa mengungsi. Belum lagi kemungkinan masuknya intervensi luar (Dewan Keamanan PBB), yang akan menjadikan kawasan kita ini seolah bermasalah seperti di kawasan lain. Terkait perundingan, Kamboja saat itu juga sudah tidak mau lagi berunding dengan Thailand, sementara Thailand maunya bilateral,” ujar Marty.
Namun, tutur Marty, setelah Indonesia masuk atas undangan kedua negara tadi, situasi berangsur-angsur kondusif. Kedua negara secara tidak langsung telah sama-sama menjalankan kebijakan gencatan senjata walau tim pemantau TNI masih belum diterjunkan karena masih menunggu pembahasan term of references gelar pasukan selesai.
Menurut Marty, sikap Indonesia menawarkan alternatif tempat dan tanggal pada dua negara itu sekadar untuk ”memprovokasi” mereka segera menggelar perundingan. Jika kemudian muncul pendapat atau keinginan lain, Indonesia menurut dia, tidak merasa perlu tersinggung atau menganggap kesepakatan gagal.
”Ya silakan saja, apakah mau digelar di Thailand, Kamboja, atau negara mana saja. Sepanjang proses perundingan benar digelar, ini berarti misi kami (ASEAN) meredakan konflik terbuka untuk kemudian kembali ke meja perundingan sudah tercapai. Kalau nanti (Indonesia) diundang, kami akan datang. Namun kalau tidak diundang, ya enggak masalah,” ujar Marty.
Lebih lanjut Marty menambahkan, langkah ASEAN dalam menangani sengketa perbatasan antarnegara anggotanya kali ini tercatat akan menjadi preseden bagi setiap masalah serupa pada masa mendatang.
Dengan demikian, kepedulian ASEAN untuk turun tangan dalam setiap persoalan yang dialami anggota-anggotanya bakal menjadi sesuatu yang lazim dan terukur.
Sebelumnya diwartakan, kedua negara saling memperebutkan wilayah seluas 4,6 kilometer persegi yang berada di sekitar kompleks Candi Preah Vihear. Pada tahun 2008, candi itu ditetapkan menjadi warisan dunia. Sengketa sempat memanas awal Februari lalu ketika militer kedua negara saling serang, yang menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan orang terluka, sementara ribuan penduduk di sekitar lokasi terpaksa mengungsi.
Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Mohammad Hatta, di Bangkok menjelaskan, Pemerintah Thailand sepertinya masih punya masalah internal terkait dengan sengketa perbatasan ini.(DWA/tra)
Sumber: Kompas, 26 Maret 2011
NATO Ambil Alih Komando
Brussels, Jumat - Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Kamis (24/3) malam di Brussels, Belgia, bersepakat mengambil alih komando operasi militer di Libya dari Amerika Serikat. Pada saat yang sama, jet tempur Perancis menghancurkan pesawat militer Moammar Khadafy di pangkalan udara Misrata, Libya barat.
Misi operasi zona larangan terbang di atas Libya oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) diperkirakan berlangsung 90 hari. ”Namun, masih bisa diperpanjang atau dipersingkat sesuai keperluan,” kata seorang pejabat NATO di Brussels, Jumat.
NATO memutuskan menegakkan zona larangan terbang. Namun, NATO belum mau mengambil tindakan penuh meski sudah didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Nomor 1973. Operasi itu bertujuan untuk melindungi warga sipil dari pasukan loyalis Moammar Khadafy.
Pejabat dari 28 negara anggota NATO sudah meneken perjanjian untuk mengambil alih komando operasi militer di Libya dari koalisi Barat yang dipimpin Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. ”NATO sepakat melancarkan tindakan yang dibutuhkan untuk menegakkan zona larangan terbang dan embargo senjata,” ungkap seorang diplomat.
Sedang dibahas
Mandat aliansi NATO itu tidak akan keluar dari Resolusi PBB terkait embargo senjata dan zona larangan terbang di atas Libya. Pola operasi dan apakah aksi militer akan diperluas atau tidak, termasuk serangan darat, sedang dibahas dan baru ditetapkan hari Minggu. ”Sekarang masih akan ada operasi bersama koalisi dan NATO,” kata Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen.
Pada 17 Maret lalu, dihasilkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dari 15 anggota yang hadir, 10 anggota mendukung zona larangan terbang di atas Libya demi mengurangi jatuhnya korban rakyat sipil akibat serangan udara militer Khadafy. Rezim Khadafy telah menewaskan lebih dari 2.000 rakyat sipil.
Pertemuan pejabat tinggi 22 negara di Paris, 19 Maret lalu, diikuti Liga Arab dan Uni Afrika, pun mendukung Resolusi PBB yang mencakup enam butir. Intinya terletak pada butir ke-4, yakni harus diambil ”tindakan apa pun yang dibutuhkan” (all necessary measures) guna melindungi warga dari serangan pemerintah sendiri. Kewenangan semua negara anggota mengambil langkah itu.
Hal itu dijabarkan oleh koalisi yang dipimpin AS, Perancis, dan Inggris sebagai ”ruang yang luas” melakukan operasi militer di Libya. Intervensi koalisi dinilai melampaui batas sehingga banyak negara, termasuk Turki, salah satu anggota NATO, mengecam. Kamis malam, Turki akhirnya setuju NATO memimpin operasi.
”Sekarang pada prinsipnya sudah disetujui,” kata Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu. ”Operasi akan dialihkan sepenuhnya kepada NATO dan hanya ada satu komando dan kontrol.”
Turki menyumbang satu kapal selam dan beberapa kapal perang untuk melaksanakan embargo senjata di laut. Uni Emirat Arab menyumbang 12 pesawat tempur untuk mendukung operasi zona larangan terbang di Libya.
Pejabat AS mengatakan, 350 lebih jet tempur akan digunakan dalam operasi militer di Libya. Separuh lebih dari jumlah itu dari AS. Tampaknya AS ”serba salah”, tak mau terlibat terlalu jauh setelah melihat kasus Irak dan Afganistan.
Di Ajdabiya dan Tripoli
Pertempuran sengit masih terjadi di sejumlah kota di Libya, Jumat. Pesawat tempur Inggris dan Perancis menghancurkan kekuatan Khadafy yang sedang berperang melawan koalisi di Ajdabiya dan Tajura. Ledakan dan tembakan senjata berat juga terdengar di Tripoli. Kamis malam, jet tempur Perancis menembakkan rudal yang menyasar pesawat militer yang sedang berada di pangkalan udara Misrata.
Pertempuran di darat antara pasukan pro dan kontra-Khadafy terus berlangsung di kota-kota lain di Libya. Perancis telah mengoperasikan 15 jet tempurnya. Pemerintah Libya melaporkan, sekitar 15 orang, termasuk warga sipil, tewas akibat serangan koalisi ke Tripoli, Kamis.
”Mayat itu berasal dari serangan udara hari ini dan kemarin. Mereka menyerang tempat militer dan sipil,” kata Ahmed Hussein, petugas kamar mayat di sebuah rumah sakit di Tripoli, Kamis malam. ”Sudah 100 rakyat sipil tewas dalam lima hari operasi militer koalisi,” kata
Mussa Ibrahim, juru bicara Pemerintah Libya, di Tripoli Kamis malam. (AFP/AP/REUTERS/CAL)
Sumber: Kompas, 26 Maret 2011
Menlu RI: Hentikan Serangan ke Libya
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengambil langkah lanjutan yang konkret dan tegas untuk menghentikan seluruh aksi kekerasan bersenjata dan serangan militer Libya, baik oleh kelompok pro maupun anti-Moammar Khadafy, serta pasukan koalisi dan NATO.
Aksi seperti ini, kata Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, hanya akan memicu semakin banyaknya korban jiwa warga sipil. Seruan dilontarkan Menlu Marty, Jumat (25/3/2011), kepadaKompas. Katanya, selain gencatan senjata, intervensi PBB juga bisa dilakukan dengan cara menerjunkan pasukan militer.
”Pasukan militer itu diambil dari sejumlah negara netral, yang tidak punya kepentingan dalam masalah ini. Mereka nantinya mengambil peran sebagai kekuatan penstabil (stabilization force),” ujar Marty.
Marty menuturkan, sejak awal posisi Indonesia sangat jelas, menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan militer yang dapat memakan korban warga sipil.
Dia juga menambahkan, seharusnya pelaksanaan aturan zona larangan terbang (no-fly zone) sesuai dengan Resolusi DK PBB tahun 1973, jangan sampai malah justru memicu persoalan baru yang berujung pada jatuhnya korban di kalangan warga sipil.
Kebijakan gencatan senjata yang diawasi dan dikawal oleh pasukan penstabil PBB diharapkan dapat memberi ruang aman bagi rakyat Libya untuk mencari sendiri solusi serta jalan keluar persoalan internalnya, tanpa perlu dihantui intervensi asing ataupun tekanan bersenjata dari dalam negeri.
”Penggunaan kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah sampai kapan pun. Sudah waktunya masyarakat internasional menyerukan enough is enough. Sehari saja terlambat, bukan tidak mungkin hal itu bisa menjadi sangat terlambat untuk menghentikan semua kekacauan ini,” ujar Marty.
Lebih lanjut Marty menambahkan bahwa pemerintah segera mengomunikasikan seruan itu, baik ke Sekretaris Jenderal PBB, negara-negara kawasan, maupun Organisasi Konferensi Islam untuk mendapat dukungan dan kepedulian masyarakat internasional seluas mungkin. (DWA)
Sumber: kompas.com, 26 Maret 2011
Jerman dan China Jadi Oposan
BEIJING, KOMPAS.com — Jerman, salah satu negara kuat Uni Eropa, secara mengejutkan keluar dari sekutu Barat terkait intervensi militer ke Libya. Negara itu bergabung dengan China menjadi oposan aksi militer karena bisa memicu eskalasi konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan yang lebih serius.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Jiang Yu, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (25/3/2011), mengatakan, seorang pejabat tinggi Jerman akan mengunjungi China, 31 Maret-2 April. Salah satu topik krusial yang akan dibahas adalah upaya damai untuk mengakhiri krisis Libya.
Menurut situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China, www.mfa.gov.cn, Menteri Luar Negeri dan Wakil Kanselir Jerman Guido Westerwelle diundang oleh Menlu China Yang Jiechi. Hubungan Beijing-Berlin selama ini diwarnai kerikil tajam pada masalah hak asasi manusia, perdagangan, dan keamanan.
Kini Jerman dan China bersepakat menolak intervensi kekuatan militer asing ke Libya. Saat terjadi pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk menentukan perlu atau tidaknya intervensi militer ke Libya, China bersama Rusia menyatakan abstain. Jerman juga keluar dari sekutu Barat untuk bergabung dengan negara lain yang juga abstain.
Jerman tidak bergabung lagi dengan sekutu Baratnya setelah NATO, Selasa, memutuskan untuk melakukan blokade laut terhadap Libya. Sikap Jerman juga semakin kukuh setelah NATO mengambil alih komando dari koalisi AS, Perancis, dan Inggris, Kamis (24/3/2011) malam.
Keputusan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk keluar dari setiap tindakan militer di Libya menarik kritik di dalam negeri. Sikap pemerintah berbeda dengan hasil jajak pendapat, yang menunjukkan mayoritas warga mendukung aksi militer untuk melindungi warga sipil Libya.
Jerman selaku anggota tidak tetap DK PBB sebelumnya setuju atas penerapan zona larangan terbang di atas Libya. Meski demikian, Jerman menolak serangan militer terhadap Libya. Sikap Jerman itu disampaikan Guido Westerwelle. Katanya, Jerman menentang aksi militer asing di Libya karena bisa membawa konsekuensi besar bagi Dunia Arab.
China, anggota tetap DK PBB, melihat Jerman sebagai sekutu. China sejak awal setuju penerapan zona larangan terbang di atas Libya, tetapi tidak setuju aksi militer. Sama seperti Rusia dan India, China menghormati kedaulatan Libya yang dipimpin oleh Moammar Khadafy.
Menlu Yang Juechi menekankan kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas Libya. “Kami berharap situasi perdamaian dan stabilitas di Libya pulih secepatnya. Eskalasi dalam konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan yang lebih serius dapat dihindari,” katanya dalam percakapan per telepon dengan Westerwelle, seperti yang dirilis www.mfa.gov.cn.
Panel Uni Afrika, beranggotakan 53 negara, juga mengecam aksi militer, baik oleh militer asing maupun pasukan Khadafy yang berpotensi menyasar warga sipil. Solusi atas krisis harus berlandaskan sikap hormat terhadap persatuan dan integritas wilayah Libya. Uni Afrika juga menolak “setiap bentuk intervensi militer asing” ke Libya. (AFP/AP/REUTERS/CAL)
Sumber: kompas.com, 26 Maret 2011
Qatar Jadi Negara Arab Pertama yang Terlibat Agresi ke Libya
Doha – Selain negara sekutu, Qatar juga ikut membombardir Libya. Negara Arab tersebut mencatatkan diri sebagai yang pertama bergabung dalam serangan untuk menciptakan zona larangan terbang di negeri pimpinan Muammar Khadafi tersebut.
Dilansir AFP, Jumat (25/3/2011), pesawat militer Qatar telah sudah bergabung untuk membantu penerapan resolusi PBB tentang zona larangan terbang di Libya. Informasi ini disampaikan oleh kantor berita Qatar.
Belum jelas sejak kapan Qatar bergabung dan lokasi mana saja yang menjadi target operasi mereka. Namun dua jet Qatar dan pesawat C-17 Globemaster telah mendarat sejak Selasa (22/3) lalu di Siprus untuk mengisi bahan bakar. Tayangan televisi lokal menyebutkan pesawat tersebut akan bergerak menuju ke pusat pangkalan militer AS di Crete.
Uni Emirat Arab juga segera membantu sekutu untuk aksi militer ini. Mereka sudah menyiapkan enam pesawat F-16 dan mengimbau negara Arab lainnya untuk melakukan hal yang sama.
Sebelumnya, 22 negara yang tergabung dalam liga Arab memang mengusulkan agar ada zona larangan terbang di Libya. Menlu AS Hillary Clinton juga berharap ada kontribusi aktif dari negara Arab dalam operasi ini.
Sumber: detiknews.com, 25 Maret 2011
Indonesia Belum Dapat Kabar Pembatalan Perundingan
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Republik Indonesia, yang juga berperan sebagai Ketua ASEAN, memastikan belum mendapat pemberitahuan resmi, baik dari Pemerintah Kamboja maupun Thailand, soal rencana mereka membatalkan rencana perundingan sengketa perbatasan kedua negara. Perundingan itu dijadwalkan digelar di Bogor, Jawa Barat, 7-8 April mendatang.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Michael Tene, Kamis (24/3), saat dimintai komentar menyusul perubahan sikap yang ditunjukkan Thailand.
”Dalam pertemuan antarmenteri luar negeri ASEAN, akhir Februari lalu, disepakati Indonesia menjadi fasilitator pertemuan perundingan sengketa perbatasan kedua negara, sekaligus mengirim pasukan pemantau yang akan ditempatkan di kedua pihak di wilayah perbatasan,” ujar Michael.
Dengan begitu, tambah Michael, memang kelangsungan perundingan, dengan Indonesia sebagai pihak yang memfasilitasi, sangat bergantung pada komitmen kedua negara bersengketa tersebut.
”Indonesia hanya menawarkan jasa baiknya. Terserah mereka apakah mau menggunakan atau tidak. Tetapi, sampai sekarang kami belum mendapat pemberitahuan resmi dari keduanya,” ujar Michael.
Mengutip pemberitaan Bangkok Post, Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwon memastikan dia tidak mau hadir dalam pertemuan perundingan itu karena berpendapat persoalan tersebut tidak seharusnya melibatkan pihak ketiga.
”Kami tidak akan datang ke Indonesia. Pertemuan (perundingan) itu harus digelar, kalau tidak di Kamboja, ya di Thailand. Namun, tidak juga jadi masalah kalau Indonesia ingin hadir dan ikut mendengarkan (perundingan),” ujar Prawit Wongsuwon.
Rencananya dalam perundingan di Bogor nanti memang bakal digelar dua pertemuan, yaitu General Border Committee dan Joint Border Commission.
Pertemuan pertama dipimpin kementerian pertahanan, sementara yang kedua oleh kementerian luar negeri dari kedua negara.
Sebelumnya diwartakan, sengketa terjadi menyusul perebutan wilayah seluas 4,6 kilometer persegi, yang berada di sekitar kompleks candi Preah Vihear. Pada tahun 2008 candi itu ditetapkan sebagai warisan dunia.
Situasi dilaporkan sempat semakin panas, yang diwarnai saling tembak dan serang antarkedua militer. Belasan orang dilaporkan tewas, puluhan orang terluka, sementara ribuan penduduk di sekitar lokasi terpaksa mengungsi.
Kondisi itu sempat menarik perhatian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang lalu memanggil Thailand, Kamboja, dan juga Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam sebuah pertemuan. Indonesia lalu diputuskan menjadi penengah. (DWA)
Sumber: Kompas, 25 Maret 2011
Kalimantan Utara, Daerah Segitiga…
Rencana pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dari Kalimantan Timur hingga kini belum terwujud. Daerah itu adalah wilayah strategis segitiga Indonesia-Malaysia-Filipina.
Kalimantan Utara memiliki potensi besar dari komoditas unggulan yang tak dikenal di Jawa. Sebagai contoh, beras yang dikonsumsi keluarga Sultan Brunei berasal dari dataran tinggi Krayan di pedalaman Kalimantan bagian utara. Hingga kini, produk organik petani Dayak itu dijual dengan merek buatan Bakalan, Sarawak, Malaysia.
Kawasan perairan Kalimantan Utara juga memiliki wilayah Ambalat, yang diperkirakan kaya sumber daya minyak dan gas. Di wilayah ini pun ada potensi perikanan dan pariwisata yang belum dimanfaatkan.
Ketua Tim Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Jusuf Serang Kasim mengatakan, daerah itu relatif tak tersentuh pembangunan dan layanan masyarakat. ”Kegiatan perdagangan manusia, penyelundupan, dan gangguan bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kerap terjadi di wilayah ini,” kata dia lagi.
Hingga kini, potensi kawasan itu justru diserap ke Malaysia. Walhasil, negeri jiran yang mengembangkan wisata bahari di Pulau Sipadan dan Ligitan pun memenangi sengketa wilayah di daerah perbatasan itu, beberapa tahun lalu, melawan Indonesia.
Namun, upaya pemekaran itu belum membuahkan hasil meski ketentuan pemerintah dan dukungan DPR sudah diperoleh.
”Entah mengapa sekarang belum ada tindak lanjut lagi. Kami berharap sukses pembangunan Tarakan dapat dikembangkan di kabupaten lain di Kalimantan Utara agar menstimulasi pergerakan penduduk dari daerah padat sekaligus memperkuat wilayah perbatasan dengan kedaulatan ekonomi,” ujar Jusuf.
Calon Provinsi Kaltara menghimpun Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan. Daerah itu memiliki perbatasan sepanjang 2.004 kilometer yang selama ini tidak terpantau Pemerintah Provinsi Kaltim.
”Pembentukan Kaltara mendekatkan layanan ke masyarakat dan membangun infrastruktur untuk mendorong kedaulatan ekonomi,” kata Jusuf.
Perbatasan darat Kaltara sangat potensial untuk pengembangan perkebunan, dan perbatasan laut dapat menjadi tempat beroperasi armada kapal ikan, sekaligus menjaga kedaulatan di kawasan Ambalat, sebagaimana Malaysia membangun ekowisata di Sipadan dan Ligitan untuk membuktikan pertuanan atas wilayah itu.
Wilayah terluar perairan Kaltara mencakup Pulau Sebatik, Mercusuar Karang Unarang di Ambalat, Pulau Maratua, Pulau Sambit, dan Pulau Lingian.
Mantapkan persiapan
Di Samarinda, Sulaiman Gafur, Staf Ahli Gubernur Kaltim untuk Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Selasa (22/3), menjelaskan, moratorium atau penangguhan pemekaran daerah oleh pemerintah, oleh daerah di Kaltim yang akan membentuk Provinsi Kaltara, akan dijadikan untuk memantapkan lagi persiapan. Pemprov Kaltim tetap merasa pemekaran perlu dilakukan agar pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merata.
”Pemekaran bukan tentang penghematan anggaran provinsi semata, tetapi memberi kesempatan daerah untuk berkembang, tumbuh, dan menjadi pusat ekonomi baru,” paparnya.
Wacana pembentukan Provinsi Kaltara mencuat sejak tahun 2005. Kaltim siap jika pemekaran dimulai tahun 2010. Namun, dengan ada moratorium, pemekaran itu tertunda. Walau demikian, kata Sulaiman, pemekaran di Kaltim menjadi prioritas pemerintah. (ONG/PRA)
Sumber: Kompas, 23 Maret 2011
Serius Selesaikan Soal Perbatasan
Jakarta, Kompas - Pemerintah Indonesia dan Timor Leste berkomitmen segera menyelesaikan masalah batas kedua negara, yang hingga kini belum disepakati di tiga wilayah. Kedua negara juga sepakat menerapkan manajemen pengelolaan batas negara yang lebih lunak mengingat hubungan baik kedua masyarakat di perbatasan.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyebutkan hal itu, Selasa (22/3), seusai pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao di Istana Negara, Jakarta.
Selain isu spesifik di bidang politik, kata Faizasyah, kedua kepala pemerintahan juga melihat menyeluruh kerja sama bilateral yang telah dilakukan, khususnya bidang ekonomi dan sosial budaya. Sejumlah menteri dari kedua negara juga menandatangani nota kerja sama.
”Masalah perbatasan memang sesuatu hal yang diseriusi kedua pemerintah. Ada semacam komitmen, pada kesempatan yang tak terlalu lama, untuk menyelesaikan outstanding issue (batas dua negara yang belum disepakati) di tiga wilayah,” kata Faizasyah. Ketiga wilayah yang garis batasnya belum disepakati itu adalah Noelbesi-Citrana (Kabupaten Kupang-Distrik Oekusi), Bijael Sunan-Oben (Kabupaten Timor Tengah Utara-Distrik Oekusi), dan Delomil-Memo (Kabupaten Belu-Distrik Bobonaro).
”Presiden dan PM Xanana menyepakati adanya keperluan untuk pengelolaan yang baik di perbatasan. Kita memaklumi, hubungan antarmasyarakat di perbatasan sangat baik. Mereka masih merupakan bagian dari saudara,” kata Faizasyah. Pertemuan Presiden Yudhoyono dan PM Xanana berlangsung akrab.
Demokrasi tak mudah
PM Xanana, saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Selasa, menuturkan, sebagai negara baru, tak mudah bagi Timor Leste untuk menerapkan prinsip demokrasi, terutama pada masyarakat yang masih miskin. Apalagi, secara psikologis mereka masih mengalami luka akibat konflik yang terjadi pada masa lalu.
Bahkan, dalam delapan tahun sejak merdeka, negeri masih harus mengalami beberapa gejolak sporadis, yang sudah menjadi semacam lingkaran kekerasan. Padahal, untuk berhasil dan diterima, prinsip demokrasi harus dapat dirasakan nyata dalam kehidupan keseharian masyarakat penganutnya.(why/dwa)
Sumber: Kompas, 23 Maret 2011
