Rejim Soeharto Lebih Baik?

Kita akan sulit menemukan sebuah survei yang independen, yang hasilnya bisa bebas dari kepentingan donatur dan kepentingan politik manapun. Terlebih lagi, dalam dunia yang semakin dituntun oleh logika profit, yang namanya metodologi dan penelitian pun bisa dibeli.

Dalam kasus terbaru, sebagian orang tentu dibuat kesal oleh hasil survei yang baru saja diumumkan oleh Indo Barometer, sebuah lembaga survei ternama yang dikomandoi oleh intelektual bernama M Qodari. Hasil survei lembaga tersebut, antara lain, menyebutkan bahwa Soeharto adalah presiden yang paling disukai masyarakat Indonesia.

Kita tidak bisa bersikap reaksioner dalam menanggapi hasil survei semacam ini, terlebih suara-suara seperti ini sudah lazim terdengar di tengah-tengah rakyat sendiri, meskipun pendapat semacam itu didukung oleh logika berfikir sederhana dan ingatan historis yang sangat pendek.

Marilah kita melihat persoalan ini dengan arif dan bijaksana melalui tiga hal: Pertama, kesimpulan ini belumlah bisa dianggap mewakili pandangan keseluruhan rakyat Indonesia, meskipun pemilik lembaga survei ini mengaku bahwa tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dan margin of error sebesar +/- 3,0 persen.

Kedua, marilah melihat persepsi masyarakat itu, jika itu pun benar-benar dianggap mewakili sebagian cara berfikir rakyat kita, sebagai cerminan kondisi ekonomi-politik akhir-akhir ini yang kurang menguntungkan bagi sebagian besar rakyat.

Ketiga, prestasi gerakan pro-demokrasi berhasil menggulingkan tiran Soeharto itu, sedikit dan banyaknya, belum berhasil mengikis habis hegemoni 32 tahun kekuasaan rejim tersebut dan angin reformasi itu sebagian besar hanya menyentuh masyarakat perkotaan dan kelas menengah.

Mungkin masih ada sudut pandang lain, tetapi tiga hal inilah yang akan kami anggap sangat penting.

Survei ini hanya melibatkan 1200 responden, yang disebut mewakili keseluruhan rakyat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 230 juta orang. Belum lagi, kita sendiri belum mengetahui seperti apa keterwakilan masyarakat dalam survei ini berdasarkan kategori-kategori seperti geografis, umur, afiliasi politik, pekerjaaan, dan lain-lain.

Apakah survei ini sudah benar ataukah sepenuhnya salah? Menurut kami, ada baiknya dibantah dengan sebuah survei dan penelitian versi kita yang lebih akurat dan melibatkan partisipasi rakyat (responden) secara luas. Tidak ada gunanya membantah dengan model debat kusir, apalagi jika tidak mengantongi data dan fakta yang bisa dipertanggung-jawabkan.

Dan, kalaupun seandainya benar survei itu dilakukan, marilah kita melihat sikap rakyat itu sebagai cerminan dari kondisi ekonomi-politik sekarang. Setelah rejim Soeharto berhasil digulingkan dan kita memasuki sebuah orde yang bernama reformasi, rakyat berharap ada perubahan yang pasti, terutama sekali soal demokrasi dan kesejahteraan sosial.

Akan tetapi, yang datang justru sebaliknya, sebuah orde neoliberal, yang justru membawa sebagian besar rakyat dalam kemiskinan, pengangguran, terpinggirkan dari kehidupan politik, tercampakkan oleh hukum, dan sama sekali tidak didengar suaranya oleh pemerintah.

Era rejim Soeharto tentu sangat buruk, yang penuh dengan terror dan represi terhadap rakyat banyak, ada ketimpangan ekonomi, ketidak-berpihakan hukum, dan juga korupsi, tetapi orde neoliberal sekarang tentu tidak kalah buruknya. Bahkan, yang lebih buruk sekarang ini adalah rakyat merasa tidak memiliki pemimpin.

Tidaklah mengherankan, ketika sebagian besar rakyat berhadapan dengan masa depan yang gelap, maka mereka mencoba untuk berputar arah untuk melihat ke belakang. Ingatlah pesan Soong Ching Ling, istri dari pendiri bangsa Tiongkok Sun Yat-Sen, yang berkata, “rakyat memang sabar, tetapi perut tidak menunggu lama.”

Adalah tugas kita, sebagai kelompok yang merasa paling tahu keadaan dan sudah mengerti hukum sejarah, untuk berjuang sekeras-kerasnya menyakinkan rakyat bahwa masih ada hari depan yang lebih baik.

Sumber: berdikarionline, 18 Mei 2011

BRIC Berubah Menjadi BRICS

BEIJING, Selasa - Para pemimpin dari beberapa negara berkembang, seperti Brasil, Rusia, India, dan China, yang tergabung dalam BRIC, menyambut Afrika Selatan ke dalam kelompok mereka. Dengan demikian, BRIC akan menjadi BRICS di mana S singkatan dari South Africa.

Pengesahan masuknya Afrika Selatan itu dilakukan dalam pertemuan pekan ini di Hainan, China, Kamis (14/4). Dengan masuknya Afrika Selatan, akan menguat pula pengaruh negara-negara di dunia.

Para pemimpin dari BRICS ini membahas berbagai macam isu, termasuk konflik yang terjadi di Libya. Pertemuan itu dilakukan di Sanya, Pulau Hainan. Isu kurs mata uang China hanya dibahas sekilas.

Pertemuan ini juga akan menawarkan kesempatan bagi China untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin di antara negara-negara berkembang dan menjadikan BRICS sebagai mitra setimpal dengan Barat.

Presiden China Hu Jintao akan memimpin pertemuan yang juga akan dihadiri Presiden Brasil Dilma Rousseff, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan Perdana Menteri India Mahmohan Singh.

Bank besar Goldman Sachs merupakan lembaga yang pertama kali menyebut kelompok negara berkembang itu sebagai BRIC pada 2001. Penyebutan itu terkait dengan semakin meningkatnya pengaruh keempat negara berkembang itu di dunia. China mengundang Afrika Selatan untuk menjadi salah satu bagian dari mereka akhir tahun lalu.

Kuasai pertumbuhan

Secara total, penduduk BRICS sekitar 40 persen dari populasi dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan, kelompok ini akan menguasai 61 persen pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2014.

”Salah satu hal yang dapat dikerjakan bersama adalah meningkatkan profil dan pengaruh negara berkembang,” ujar Andrew Kenningham, ekonom dari Capital Economics di London.

”Afrika Selatan dapat melakukan lebih banyak hal lagi terkait politik. Posisi Afrika Selatan di BRICS juga

merupakan simbol penting negara ini sebagai pemimpin perekonomian di Benua Afrika. Keadaan ini akan membuat posisi Afrika Selatan semakin mudah,” ujarnya lagi.

Pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan lebih lamban dibandingkan dengan anggota BRICS lainnya. Besaran perekonomian juga hanya seperenam belas dari perekonomian China tahun lalu. Namun, Afrika Selatan diundang untuk mewakili Benua Afrika.

Posisi negara-negara berkembang itu, yang sekarang paling menggeliat di dunia dari segi ekonomi, akan semakin besar. Ini tidak saja akan memengaruhi tatanan ekonomi dunia, tetapi juga hubungan internasional.

Afrika Selatan adalah satu-satunya negara anggota BRICS yang menyetujui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya. Ini merupakan pertanda independensi kebijakan luar negeri Afrika Selatan, yang memang dekat dengan Libya.

Dalam beberapa pertemuan internasional, termasuk pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan konferensi iklim global, negara-negara yang kini menjadi anggota BRICS berhasil mementalkan akal bulus Barat.

Dalam dua pertemuan internasional itu, Barat selalu meminta negara berkembang lebih dulu menyatakan komitmen soal liberalisasi perdagangan dan pengurangan emisi gas buang. India, Rusia, China, dan Brasil menolak melakukan itu dan balik menuntut Barat untuk menunjukkan tanggung jawab internasional. (AFP/joe)

Sumber: Kompas, 13 April 2011

 

Infrastruktur dan Inflasi Risiko Serius

Nusa Dua, Kompas - Buruknya infrastruktur merupakan risiko serius yang sebaiknya diperhatikan pemerintah. Indonesia juga perlu mewaspadai laju inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat.

”Perekonomian Indonesia memang berjalan dengan baik. (Namun) masih ada beberapa risiko yang mungkin harus dikelola, katakanlah seperti inflasi dan masalah infrastruktur,” ujar Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik, Amerika Latin, Karibia, Afrika, dan Timur Tengah Sri Mulyani Indrawati, Jumat (8/4) malam di Jimbaran, Bali, saat menghadiri Rapat Perekonomian Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.

Hatta Rajasa menuturkan, pertemuan berjalan sangat serius, tanpa diselingi canda. Percakapan pun dilakukan dalam bahasa Inggris karena kehadiran beberapa personel Bank Dunia yang mendampingi Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, dalam pertemuan itu, pemerintah menjelaskan kondisi terakhir perekonomian Indonesia. Dalam pembicaraan itu, muncul berbagai isu mutakhir terkait risiko tekanan yang berasal dari kenaikan harga komoditas pangan dan minyak mentah di pasar global. Hal itu diungkapkan karena dunia sendiri sedang dalam proses pemulihan setelah didera krisis keuangan global pada 2008.

”Pemerintah menjelaskan perekonomian dan kami bertukar pikiran. Kami saling bertukar pikiran terkait apa-apa saja yang dapat dipelajari baik dari negara-negara lain maupun pengalaman Indonesia sendiri yang dibagi dengan negara-negara lain,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, terdapat karakteristik persoalan ekonomi yang sama di negara-negara berpenghasilan menengah dalam kondisi perekonomian dunia saat ini, seperti masalah kesetaraan, kebutuhan infrastruktur, dan kemampuan menjaga perekonomian dari gejolak eksternal.

”Itu dapat dijadikan referensi untuk melihat apakah Indonesia dengan perencanaan dan kebijakannya saat ini dapat mengatasi masalah tersebut,” katanya.

Terlampau panas

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai daya beli dan infrastruktur cenderung menyebabkan ekonomi yang terlampau panas (overheating). Hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi disertai hambatan kapasitas yang terbatas.

”Atas dasar itu, diskusi ini diarahkan pada bagaimana dunia dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama melihat risiko-risiko yang muncul. Selain itu, bagaimana mekanisme negara-negara di dunia dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut,” tutur Sri Mulyani.

Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah memang mulai mewaspadai laju inflasi pada 2011. Meskipun pada Maret 2011 terjadi deflasi, potensi laju inflasi tetap perlu diwaspadai.

”Saya senang, dalam kondisi seperti sekarang, lembaga pemeringkat utang mulai menaikkan rating (peringkat utang) Indonesia. Namun, kita tetap waspada pada inflasi. Sementara Januari dan Februari 2011, kan, sudah jelas. Kalau inflasi lebih rendah, peluang kenaikan peringkat utang pun akan semakin lebih terbuka,” ujar Agus.

Terkait buruknya infrastruktur, ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setijowarno, Minggu, mengatakan, dibutuhkan Menteri Koordinator Perekonomian yang lebih kuat untuk membangun infrastruktur. ”Infrastruktur kita buruk sehingga biaya ekonomi tinggi. Hal itu lebih karena tidak ada koordinasi untuk membangun. Tiap kementerian dan instansi bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

Djoko mengingatkan, kementerian yang tak bahu-membahu menyebabkan rencana proyek yang ditawarkan ke investor juga jadi tak laku. ”Ada rencana membangun pelabuhan, tetapi tak ada jaminan kapan ruas jalan atau jalur kereta dibangun. Bagaimana investor swasta tertarik?” ujarnya.

Untuk infrastruktur yang telah terbangun, Djoko pun mengeluhkan rendahnya pengawasan sehingga seolah masyarakat tidak memperoleh manfaat dari proyek itu. (OIN/RYO)

Sumber: Kompas, 11 April 2011

Kesenjangan Menjadi Tantangan Ekonomi ASEAN

Jakarta, Kompas - Kesenjangan di beberapa bidang menjadi penghalang utama masa tinggal landas negara-negara ASEAN setelah tahun 2030. Diperlukan sebuah diskursus baru untuk memecahkan persoalan mendasar ini. Salah satunya adalah penyatuan visi politik dan ekonomi kawasan.

Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Konsultasi Negara: ASEAN dan Indonesia Tahun 2030 di Jakarta, Selasa (5/4). Diskusi digelar oleh Institut Bank Pembangunan Asia (ADBI) dan ASEAN, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia, serta Centre For Strategic and International Studies (CSIS).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim, dalam pidato pembukaan pertemuan itu menyatakan, perbedaan yang mencolok di beberapa negara ASEAN dapat menjadi penghalang menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mumpuni dan berpengaruh bagi Asia maupun di tingkat global.

”ASEAN saat ini tidak homogen, ada yang kemajuannya kencang, medium, dan rendah. Ketidakseimbangan atau kesenjangan itu menjadi halangan sekaligus tantangan yang harus dipecahkan bersama sebab bila tidak hanya dua negara yang akan benar-benar tinggal landas,” kata Emil.

Menurut dia, Singapura dan Brunei masuk di negara dengan kemajuan kencang, Indonesia, Thailand, Fillipina, dan Malaysia di tingkat menengah, dan sisa anggota ASEAN lainnya di tingkat rendah.

Perbedaan itu mencakup semua lini, mulai dari pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pendidikan masyarakat, hingga pemerataan pembangunan.

Indonesia barat, misalnya, dinilai lebih maju dibanding Indonesia timur. Hal serupa juga terjadi dengan negara lain, tak hanya di ASEAN, tetapi juga di Asia pada umumnya, misalnya Thailand bagian utara-selatan dan China bagian timur-barat.

Jika pekerjaan rumah itu tidak diselesaikan, hal itu bisa menjadi bumerang. (BEN)

Sumber: Kompas, 6 April 2011

 

Pengamat: Kebijakan Ekonomi Belum Sesuai Dengan Pancasila

Yogyakarta (ANTARA News) – Kebijakan ekonomi nasional masih banyak yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga memunculkan nafsu keserakahan, kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid

“Banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, seperti kebijakan impor beras, kenaikan harga bahan bakar minyak, kebijakan rekapitulasi perbankan dan utang luar negeri, serta praktik manipulasi dan korupsi yang meluas di pemerintahan,” katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia pada diskusi “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Basis Ekonomi Pancasila: Belajar dari Mubyarto”, kebijakan tersebut sebenarnya bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, MK perlu dilengkapi dengan tenaga atau staf ahli di bidang ekonomi khususnya disesuaikan dengan Pancasila.

“Sungguh naif mengharapkan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dilakukan masyarakat jika kebijakan pemerintah menyimpanginya. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari penegakan perundang-undangan yang berlaku, yang juga bersumber dari Pancasila,” kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Musa Asy`arie mengatakan, pembangunan nasional dengan prioritas ekonomi berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada akhirnya hanya akan mempertajam kesenjangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Kondisi itu, menurut dia, menyebabkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, dan pertumbuhan ekonomi hanya beredar dan dikuasai oleh segelintir elite yang sudah “teken” kontrak dan terkait erat dengan jaringan ekonomi kartel.

“Pendekatan pertumbuhan ekonomi itu belum berubah, baik di Orde Baru maupun Orde Reformasi saat ini. Akibatnya, terjadilah demoralisasi seperti mafia pajak dan mafia hukum,” kata Guru Besar Filsafat UIN Sunan Kalijaga itu. (ANT/K004)

Sumber: antaranews.com, 24 Maret 2011

Dibekukan, Pengolahan Kayu Tetap Beroperasi

PALEMBANG, KOMPAS - Sebanyak tujuh pengolahan kayu yang telah dibekukan karena terindikasi menerima kayu hasil pembalakan liar, kembali beroperasi. Padahal, belum ada surat keputusan baru yang mengizinkan tujuh pengolahan kayu tersebut beroperasi kembali.

”Meskipun dilarang, nyatanya mereka tetap beroperasi dengan bebas,” kata Direktur Wahana Bumi Hijau (WBH) Dedi Permana di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (22/3).

Beraktivitasnya kembali tujuh pengolahan kayu (sawmill) yang dibekukan tersebut diketahui dari pemantauan WBH pada 7-13 Maret lalu. Tujuh pengolahan kayu itu berada di Hutan Lalan di sepanjang Sungai Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Hutan Lalan merupakan bagian dari Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang, satu-satunya hutan rawa gambut yang masih tersisa di Sumsel.

Pembekuan sementara pengolahan kayu tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.504-6836/III-code pada 16 Desember 2010. Tujuh pengolahan kayu itu terindikasi menerima kayu hasil pembalakan liar sehingga dikhawatirkan memicu peningkatan pembalakan liar.

”Nyatanya, mereka hanya berhenti beroperasi dua hari sejak SK itu dikeluarkan. Setelah itu, aktif lagi, padahal belum ada SK baru yang mengatakan mereka bisa aktif lagi,” tutur Dedi.

Menurut Dedi, dalam pemantauan di Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang, tim WBH menemukan banyak tumpukan kayu dan rakit yang menandakan pembalakan liar masih marak. Berdasar penyelidikan WBH, kayu-kayu tersebut ditampung di Palembang dan dikirim ke Jakarta. WBH berencana melaporkan hal itu kepada Mabes Polri dan Kementerian Kehutanan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Sutomo mengatakan, laporan WBH tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumsel. Namun, penertiban secara langsung oleh Dinas Kehutanan provinsi sulit dilakukan, karena kewenangan penertiban pengolahan kayu dan aktivitas pembalakan liar ada di pemerintah kabupaten dan kota.

”Selama ini kami sudah menekankan bahwa pengolahan kayu yang tak jelas asal kayunya ditertibkan saja. Tetapi memang ada kendala dalam pelaksanaannya,” kata Sutomo.

Dari Riau dilaporkan, untuk memberantas peredaran kayu tidak jelas asal usul (illegal logging), Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Kerja sama itu menyusul tuntutan dunia internasional terhadap asal usul kayu dan turunannya yang legal, termasuk bubur kertas.

”Untuk memberantas illegal logging, kami tidak mungkin bekerja sendiri. Makanya, kami membuat standar legalitas perdagangan kayu,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Kabupaten Siak, Riau.(ire/sah)

Sumber: Kompas, 23 Maret 2011

 

Ekonomi Global Lamban

Washington DC, Senin - Pertumbuhan ekonomi global sudah hampir bisa dipastikan akan menurun. Pemerintah Jepang merupakan penyumbang bantuan terbesar ke negara-negara berkembang. Krisis Libya menaikkan harga minyak, yang akan menurunkan daya beli warga dunia.

Hal itu menjadi peringatan Bank Dunia dalam laporannya, Senin (21/3) di Washington DC.

Sumbangan perekonomian Jepang tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan perekonomian Asia. Namun, empat prefektur di Jepang yang paling buruk diterjang badai merupakan salah satu lokasi utama penghasil komponen elektronik dan otomotif.

Kerusakan bangunan-bangunan pabrik dan terhentinya aliran listrik menyebabkan sejumlah aktivitas pembuatan komponen terhenti pula.

”Akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, tinggal seperempat dari perkiraan sebelumnya,” kata ekonom UBS, Duncan Wooldridge.

Bank Dunia sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia sebesar 8 persen pada tahun 2011.

Gangguan produksi di Jepang menyebabkan gangguan pasokan komponen.

Thailand merupakan negara yang paling terpukul. Negara ini membeli hampir dua pertiga dari total kebutuhan komponen otomotif dari Jepang, sebagaimana ditulis dalam laporan Citigroup.

Filipina khawatir

Ketua Senat Filipina Juan Ponce Enrille di Manila, pekan lalu, juga menyatakan, gempa Jepang kemungkinan besar akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Jepang.

Kekhawatiran Enrille adalah rekonstruksi Jepang akan membuat bantuan Pemerintah Jepang anjlok ke sejumlah negara berkembang, termasuk Filipina.

Penderitaan juga akan dialami negara-negara berkembang yang merupakan importir neto minyak. Krisis di Libya telah menaikkan harga minyak menjadi 103 dollar AS per barrel.

Pernyataan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, bahwa Barat tak akan mendapatkan minyak Libya karena akan dibumihanguskan, juga akan mendorong kenaikan harga minyak.

Libya hanya memasok 2 persen minyak ke seluruh dunia. Namun, pasar komoditas, yang sarat dengan faktor psikologis, akan memainkan krisis Libya untuk mendongkrak harga minyak.

Dengan kondisi negara berkembang yang belum bisa memiliki teknologi hemat energi, pukulan akibat kenaikan harga minyak jelas lebih terasa. ”Rezim di Tripoli tidak memperlihatkan sikap menyerah,” demikian laporan Capital Economics soal dampak krisis Libya terhadap perekonomian.

Hal ini semua secara akumulatif memberikan pukulan besar terhadap program PBB soal pengurangan penduduk miskin dunia. (AFP/AP/REUTERS/MON)

Sumber: Kompas, 22 Maret 2011