Menhan: Rio Menyalahi UU TNI
Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, keberadaan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb sebagai Komisaris PT Sarwahita Group milik Inong Malinda Dee menyalahi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono perlu memberikan sanksi mengingat pembinaan prajurit aktif menjadi tanggung jawabnya.
”Menurut UU, TNI tidak boleh berbisnis selama dia menjabat aktif. Apalagi dengan jabatan struktural Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), jelas tidak boleh berbisnis,” kata Purnomo, Selasa (12/4) di Istana Negara.
Pernyataan Purnomo ini bertolak belakang dengan pernyataan Panglima TNI seusai memimpin peringatan Hari Jadi Ke-65 TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (9/4). Panglima TNI menyatakan, kegiatan Rio di perusahaan swasta yang dimiliki tersangka kasus Citibank, Malinda Dee, tidak menyalahi aturan TNI. Satu tahun sebelum purnatugas, anggota TNI diizinkan melakukan penjajakan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa setelah pensiun (Kompas, 10/4).
Menurut Purnomo, ada tiga hal yang mesti dipisahkan dalam persoalan menyangkut Rio. Pertama, sesuai perundang-undangan sangat jelas bahwa sesuai Pasal 39 dan Pasal 47, anggota TNI aktif tidak boleh berbisnis. Kedua, sebagai Wakil Gubernur Lemhannas, pembinaan terhadap Rio berada di tangan Panglima TNI. Ketiga, proses hukum terhadap pencucian uang yang diduga dilakukan pihak perusahaan itu juga perlu dipisahkan.
”Jika terkait dugaan pencucian uang, itu silakan kepolisian mengusut, tetapi jangan digebyah uyah (disamaratakan) personel, seolah-olah semuanya salah,” kata Purnomo.
Menurut Purnomo, anggota TNI hanya boleh menjabat di perusahaan jika itu merupakan badan usaha milik negara, dan hal itu atas perintah mewakili kepentingan negara atau pemerintah.
Wakil Ketua Komisi I DPR (Fraksi PDI Perjuangan) Tubagus Hasanuddin menilai, pernyataan Menhan sudah tepat. Panglima TNI perlu mengoreksi pernyataannya dan menjatuhkan sanksi kepada Rio.(WHY)
Sumber: Kompas, 13 April 2011
TNI Pun Peduli Ketahanan Pangan
Apa hubungan militer dengan ketahanan pangan? Secara langsung memang tidak ada. Namun, seseorang bisa membela negerinya jika perutnya terisi. Karena itu, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merasa perlu untuk terlibat dalam urusan ketahanan pangan itu.
Dan, TNI AD menggandeng Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mendorong swasembada pangan sebagai bagian dari strategi membangun ketahanan nasional. Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI George Toisutta di Jakarta hari Jumat (8/4) menjelaskan, TNI AD bersinergi dengan HKTI untuk mendampingi petani serta memanfaatkan lahan milik TNI AD yang belum dimanfaatkan.
”Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional dan menjalankan fungsi pembinaan teritorial. Prajurit akan diberi pelatihan pertanian dan peternakan oleh HKTI. Pada gilirannya, mereka akan membantu masyarakat,” ujar Toisutta.
Dia mengatakan, Indonesia kaya potensi pertanian dan kelautan, tetapi tidak dikelola dengan baik. Bahkan, bidang pertanian tidak dianggap sebagai pekerjaan bergengsi. Jumlah personel TNI AD yang lebih dari 300.000 orang dapat menjadi potensi strategis membangun ketahanan pangan.
Ketua Umum HKTI Oesman Sapta Odang menjelaskan, Indonesia masih mengimpor bahan pangan pertanian, hasil laut, dan produk olahan sebesar Rp 110 triliun per tahun. ”Bahan pangan seperti kedelai, susu, dan buah masih diimpor dalam jumlah besar. Kalau sepertiga dana impor itu digunakan untuk membangun pertanian, perkebunan, dan perikanan, kita dapat menciptakan kemandirian pangan dalam waktu lima tahun,” ujar Oesman Sapta.
Oesman Sapta menerangkan, kerja sama HKTI dan TNI AD sudah dijalankan di sejumlah wilayah. Membangun swasembada pangan adalah tugas penting di masa damai bagi HKTI dan TNI. Apalagi, 70 persen masyarakat Indonesia masih hidup di sektor pertanian. Toisutta pun mendukungnya. (ong)
Sumber: Kompas, 11 April 2011
Pengamat: Mau Kudeta Pakai Apa?
JAKARTA, KOMPAS.com – Berbagai kejadian kekerasan yang terjadi terhadap kelompok minoritas di Tanah Air dicurigai sebagai bagian dari upaya menjatuhkan pemerintah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimotori sejumlah purnawirawan jenderal. Laporan Al-Jazeera menyebutkan, adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden. Mungkinkah?
Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono meragukan, beberapa nama jenderal purnawirawan yang disebut memiliki kekuatan untuk menggalang penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Mereka itu hanya kumpulan orang terbuang yang merasa dirinya punya kompetensi, tetapi tidak ada yang melirik. Kalau hanya pengalaman menjadi kepala staf TNI, mau apa? Mau kudeta pakai apa? Sapu lidi?,” kata Harry, Kamis (24/3/2011), kepada Kompas.com.
Mereka yang disebut-sebut menggalang kekuatan untuk melakukan kudeta dinilainya tidak memiliki kekuatan maupun akses untuk memanfaatkan alat-alat negara. Apalagi, sejumlah nama juga merupakan bagian dari rezim masa lalu.
“Mereka juga punya karakter yang sama (dengan penguasa). Kalau katanya jenderal purnawirawan yang akan melakukan kudeta, kenyataannya jenderal-jenderal ini juga berada dalam satu ritme yangs ama dengan SBY dan punya agenda pertemuan rutin bersama para purnawirawan. Kalau ada ketidakpuasan wajar, tapi kalau sampai dikelola menjadi kudeta, masih jauh,” papar dia.
Oleh karena itu, Harry menyarankan agar isu ini tidak ditanggapi berlebihan oleh pemerintah. “Ini hanyapsy war saja,” katanya.
Digulirkannya isu ini, menurutnya, juga belum tentu diarahkan kepada SBY sebagai pemimpin negara, tetapi bisa juga ditujukan kepada jenderal purnawirawan yang saat ini duduk di kabinet.
Sumber: kompas.com, 24 Maret 2011
Isu DRI untuk Isolasi Gerakan Oposisi
JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, mengungkapkan, isu soal Dewan Revolusi Islam (DRI) yang diembuskan melalui situs berita Aljazeera adalah sebuah fitnah yang amat jahat.
“Berita DRI ini merupakan insinuasi untuk mengisolasi gerakan oposisi yang kian menguat sekarang. Ini mengingatkan saya pada cara-cara bekas Presiden Mesir Hosni Mubarak menjelang kejatuhannya, yakni mengirim para perusuh dan penjarah ke Museum di Kairo untuk menggambarkan seolah-olah gelombang demonstrasi yang menentang pemerintahannya dimotori oleh kelompok Islam garis keras Ikhwanul Muslimin sehingga dunia internasional, terutama Barat, harus mendukung Mubarak,” ujar Adhie, Kamis (24/3/2011) di Jakarta.
Apalagi, menurut Adhie, soal DRI ini muncul di tengah santernya isu kawat diplomatik AS tentang Presiden Yudhoyono yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan Ani Yudhoyono yang disebut sebagai broker yang dibocorkan WikiLeaks dan bertebarannya “bom buku” yang meneror masyarakat.
“Kalau melihat susunan kabinet yang diedarkan, berita DRI ini sangat janggal. Seolah ada koalisi antara kelompok Islam garis keras Habib Rizieq Sihab (Kepala Negara), Abu Jibril (Wakil), dengan TNI (Jenderal Pur Tyasno Sudarto—Menko Polkam), dan kelompok civil society anti-neolib seperti Hendri Saparini (Menko Ekuin), Ichsanuddin Noorsy (Menkeu). Ini skenario jahat dan 100 persen fitnah untuk memecah belah kelompok kritis yang semakin menguat dalam menentang rezim Yudhoyono,” ujarnya.
Bagusnya, menurut Adhie, nama-nama yang disebut dalam susunan kabinet versi DRI itu sudah membantah. “Saya percaya, di kalangan TNI, baik yang aktif maupun purnawirawan, tidak memiliki tradisi dan keinginan kudeta. Bahwa mereka, terutama para purnawirawan, umumnya bersikap sangat kritis kepada pemerintah, itu karena mereka cemas akan nasib NKRI di bawah kepemimpinan nasional yang tidak tegas dan cenderung rapuh,” ujar Adhie, yang pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid.
Ia memperkirakan, berita DRI ingin memberikan gambaran bahwa tulang punggung kekuatan penentang rezim SBY ini adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Kekuatan pro-demokrasi dan civil society secara umum diharapkan, kalau tidak mendukung pemerintah, ya, mengurangi tekanannya terhadap pemerintah.
“Tapi, skenario ini tidak akan berhasil. Para aktivis pergerakan, kaum muda, dan mahasiswa akan terus bergerak untuk menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih parah,” ujarnya.
Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan, sejumlah jenderal purnawirawan diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden. ”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al Jazeera, mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam, Chep Hernawan.
Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.
Sumber: kompas.com, 24 Maret 2011
Purnawirawan Kecewa pada SBY, tetapi..
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, para jenderal purnawirawan TNI memang merasakan kekecewaan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terungkap dalam pertemuan para purnawirawan yang sering berkumpul di rumah mantan Komandan Satuan 81 Kopassus/Detasemen 81 Antiteror TNI Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Namun, Mahfud menegaskan, para jenderal ini sama sekali tak berniat untuk menggulingkan Presiden dari kursi kehormatannya hingga 2014.
”Tidak pernah ada satu pun yang berpikir tentang kudeta itu,” ujarnya di Gedung DPR, Kamis (24/3/2011).
Pertemuan para purnawirawan tersebut, jelasnya, berdiskusi hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, bangsa, dan negara. Diskusi ini menyimpulkan dua hal. Hal pertama adalah kekecewaan kepada pemerintah yang dinilai lamban dalam bekerja.
”Saya enggak bicara bidang per bidang karena banyak. Cuma pemerintah sekarang dinilai kurang desesif, kurang tegas, kurang cepat, dan kurang berani mengambil risiko, selalu takut ini takut itu, macam-macam,” katanya.
Namun, kekecewaan ini tetap dipelihara dalam koridor yang benar. Menurut Mahfud, hal kedua yang menjadi kesimpulan bahwa para purnawirawan tetap akan mengawal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga tahun 2014.
”Mereka mengatakan, bagaimanapun sebagai purnawirawan harus solider mempertahankan pemerintahan ini sampai 2014. Itu clear. Selalu dikatakan berkali-kali. Jangan sampai ada pikiran untuk menggulingkan pemerintah,” tuturnya.
Mahfud tak ingin berburuk sangka terhadap sumber isu kudeta ini. Apalagi kemudian dikaitkan dengan gerakan Dewan Revolusi Islam. Namun, menurut dia, media asing yang memunculkan isu ini sejak awal tak perlu ditanggapi dengan panik dan berlebihan.
Isu kudeta ini merebak setelah Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.
Sumber: kompas.com, 24 Maret 2011
Isu Kudeta Bisa Jadi Bargaining Politik
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, menilai isu penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut-sebut digalang sejumlah jenderal purnawirawan TNI bisa jadi hanya dijadikan sebagai alat tawar- menawar politik. Menurut dia, isu itu kemungkinan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menunjukkan kekuatannya demi meraih bagian dari kekuasaan. Seperti dilansir Al Jazeera, berbagai peristiwa penyerangan terhadap kaum minoritas di Tanah Air adalah bagian dari upaya kudeta yang digalang jenderal purnawirawan dengan memanfaatkan kelompok garis keras.
”Suatu kudeta baik dilakukan oleh militer yang didukung kelompok sipil atau sipil yang didukung militer dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan proses yang lama dan bentuk akumulasi atas kegerahan politik. Kudeta itu dilakukan atau diduga dijadikan simpul oleh orang yang bermain di simpul itu untukbargaining politik saja. Apakah untuk mendapatkan kompensasi jabatan atau material,” kata Harry kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2011).
Bahkan, Harry menambahkan, ”Itu hanya bercanda dan mainan orang-orang yang kurang kerjaan,” ujarnya.
Beredarnya susunan kabinet yang disebut sebagai Dewan Revolusi Islam, dengan mencantumkan sejumlah nama tokoh dan jenderal purnawirawan di dalamnya, menurut Harry, juga bagian untuk menunjukkan bahwa nama-nama yang selama ini tenggelam sesungguhnya masih eksis dan meminta perhatian.
”Dari susunan kabinet yang beredar, hanya ingin menunjukkan kalau mereka punya power. tetapi orang-orang itu sebenarnya tidak punya kredibilitas di mata publik. Ini hanya bagian dari psy war dari kelompok-kelompok yang ingin menunjukkan kekuatannya,” kata Harry.
Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.
”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.
Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.
Sumber: kompas.com, 24 Maret 2011
Anggota DPR: Kudeta SBY Hanya Dongeng
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Salim Mengga, meragukan kabar upaya penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebutkan ingin dilakukan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Bahkan, dia menilai bahwa penggulingan Presiden oleh purnawirawan merupakan hal yang mustahil.
Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.
”Saya pikir di zaman sekarang ini purnawirawan melakukan kudeta hanya dongeng,” kata Salim yang juga purnawirawan Mayor Jenderal TNI itu di DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2011).
Menurut Salim, pensiunan jenderal tidak mungkin memiliki keberanian untuk menggulingkan Presiden saat ini.
”Jangankan pensiunan jenderal, perwira yang masih aktif saja sulit dan tidak punya keberanian untuk melakukan kudeta politik,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga meminta agar isu penggulingan Presiden termasuk pembentukan Dewan Revolusi Islam tidak diseriusi.
”Anggap saja itu informasi biasa. Tidak perlu BIN (Badan Intelijen Negara) ikut turun tangan,” ujarnya.
Di lain pihak, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah kabar rencana kudeta tersebut. ”Tidak ada dan tidak pernah boleh ada rencana kudeta. Tidak pernah ada laporan yang masuk bahwa ada perencanaan kudeta,” kata Purnomo di Jakarta, hari ini.
Sumber: kompas.com, 23 Maret 2011
TNI Terlibat Operasi Ahmadiyah
JAKARTA, KOMPAS.com — Prajurit TNI diduga terlibat dalam operasi anti-Ahmadiyah di sejumlah daerah di Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan telah menerima catatan 56 kasus aksi para prajurit TNI di Jawa Barat yang menimbulkan ketakutan bagi jemaah Ahmadiyah di sejumlah kampung.
“Tugas TNI kan sudah ada. Operasi untuk perang dan hal-hal selain perang. Namun, kemudian di Jawa Barat ada SK Pembubaran Ahmadiyah. Kemudian di situ dikerahkan prajurit untuk mendatangi ke kampung mendata orang-orang Ahmadiyah dan itu menimbulkan ketakutan. Mereka lalu masuk menguasai masjid, lalu mengumpulkan orang-orang Ahmadiyah dan diperintahkan pertobatan. Kan orang takut. Itu bukan tugas dan perannya TNI,” ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (15/3/2011).
Politisi PDI-P ini mengatakan, data 56 kasus dalam tiga halaman tersebut berasal dari Imparsial, lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan pembelaan hak asasi manusia. Ke-56 kasus ini terjadi antara lain di Cianjur, Majalengka, Ciamis, Banjar, Bandung, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Tasikmalaya, bahkan sampai ke Salatiga dan Lampung Utara. Para pelaku tertulis sebagai, antara lain, anggota Koramil, TNI, Dandim, Kodim, Polisi baik Polres maupun Polsek, Babinsa, dan juga pihak Kelurahan.
Menurutnya, kasus-kasus ini terjadi dalam rentang waktu sejak Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Larangan Ahmadiyah berlaku pada tanggal 3 Maret 2011 sampai sekitar tanggal 12-13 Maret 2011. “Saya tak ingin masuk ke ranah apakah Ahmadiyah itu benar atau salah. Namun jika TNI dikerahkan untuk tugas seperti ini, TNI juga jadi jelek kan,” katanya.
“Operasi terencana yang diperintahkan langsung oleh Pangdam berdasarkan SK itu karena itu SK Gubernur dan perintah panglima. Saya melihat hal tersebut keluar dari tugas pokok TNI dan berlebihan serta menimbulkan ketakutan,” tambahnya.
Hasanuddin juga membenarkan bahwa di daerahnya, Majalengka, hal itu benar-benar terjadi. Para prajurit berseragam mendatangi kampung-kampung dan menimbulkan keresahan dengan mengumpulkan jemaah Ahmadiyah dan memerintahkan mereka untuk bertobat dan mengganti iman mereka. “Itu kan bukan ranah militer,” tandasnya.
Sumber: kompas.com, 15 Maret 2011
TNI Harus Jaga Semua Golongan
Jakarta, Kompas - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas menyayangkan jika Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam persoalan jemaah Ahmadiyah. Namun, TNI dan polisi memang tetap berkepentingan menjaga kehidupan semua golongan agar rukun dan damai.
Taufiq mengatakan, TNI harus berdiri di atas semua pihak dan golongan. TNI tidak boleh bertindak untuk kepentingan tertentu. ”Sebenarnya TNI harus berdiri di atas semua pihak, semua golongan. Menjaga golongan itu menjadi rukun dan damai. TNI sama Polri, kan, begitu kerjaannya,” kata Taufiq di Jakarta, Selasa (15/3).
Jika kemudian TNI dinilai terlibat dalam penanganan persoalan jemaah Ahmadiyah, menurut Taufiq, hal itu harus dicek terlebih dahulu. ”Kalau itu terjadi, ya, kita menyayangkan,” katanya. Dia mengatakan, keterlibatan TNI dalam penanganan persoalan jemaah Ahmadiyah itu harus dibuktikan.
Tindakan TNI dalam hal ini Komando Daerah Militer (Kodam) Siliwangi merazia jemaah Ahmadiyah dianggap melanggar UU 34/2004 tentang TNI.
”Apa yang dilakukan Kodam Siliwangi di Jawa Barat tidak sesuai UU TNI. Gubernur tidak bisa menggerakkan tentara. Rapat dengan gubernur juga tidak bisa jadi dasar hukum untuk menggerakkan tentara,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.
Ia membeberkan data operasi yang dilakukan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Komando Rayon Militer (Koramil) di Bandung, Bogor, Ciamis, Majalengka, Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya secara aktif mendatangi rumah-rumah penduduk. ”Mereka mendata anggota Ahmadiyah, adakan upacara pertobatan agar keluar dari Ahmadiyah, duduki masjid, dan minta MUI jadi imam dan harus diikuti jemaah Ahmadiyah,” kata TB Hasanuddin.
Salim Mengga dari Komisi I meminta agar data itu dicek di lapangan. Ia menandaskan, kalau data itu benar maka tindakan Pangdam Siliwangi salah besar. Menurut dia, harus dirunut, siapa yang bertanggung jawab dalam operasi.
Secara terpisah, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Moeldoko menyatakan, tidak ada ”Operasi Sajadah” yang ditudingkan kepada Kodam Siliwangi. Untuk melakukan operasi, katanya, ada prosedur dan anggaran yang jelas. Menurut dia, hal itu berawal dari sosialisasi Peraturan Gubernur Jabar Nomor 12/2011 yang merupakan turunan SKB 3 Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah.
”Kita hanya membantu sosialisasi saja. Saya katakan, mari kita ‘gelar sajadah’. Kita imbau masyarakat agar jangan serang Ahmadiyah di masjid-masjid mereka, lebih baik gelar sajadah daripada anarkis,” kata Moeldoko. Ia mengakui, tidak ada tekanan bagi jemaah untuk keluar dari Ahmadiyah. Moeldoko menyebutkan, tindakannya sesuai Pasal 7 UU No 34/2004, antara lain membantu pemerintah di daerah.
Sumber: Kompas, 15 Maret 2011
Januari 2011, Remunerasi TNI dan Polri Cair
VIVAnews–Pemerintah telah sepakat menaikkan tunjangan kerja bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil terhitung sejak 1 Juli 2010. Keputusan itu diambil melalui rapat koordinasi DPR dengan para menteri terkait di Gedung DPR Senayan, Rabu 15 Desember 2010.
Untuk kenaikan komponen gaji itu, pemerintah mengajukan anggaran remunerasi dan reformasi birokrasi sebesar Rp 5,3 triliun. Dari jumlah itu, jatah TNI dianggarkan Rp3,3 triliun, dan Polri Rp1,9 triliun. “Mereka akan menerima rapelan untuk enam bulan, terhitung sejak 1 Juli 2010″ kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
Rapat koordinasi itu dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesra Agung Laksono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara EE Mangindaan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, wakil dari Panglima TNI dan Kapolri.
Selain bagi anggota TNI dan Polri, kenaikan tunjangan kerja juga diberikan kepada pegawai di empat lembaga lain yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Pertahanan.
Priyo juga meminta pemerintah mencairkan remunerasi itu pada Januari 2011. “Harus dibayarkan secepatnya,” ujarnya.
Anggaran remunerasi bagi TNI dan Polri sebenarnya telah masuk dalam APBN 2010. Bahkan, hal itu sudah dibahas di DPR sejak tahun lalu, ketika Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.
Belum ada informasi detil berapa tambahan tunjangan yang akan diterima para abdi negara itu. Sebagai pembanding, dalam catatan VIVAnews, Kementerian Keuangan paling awal menjalankan reformasi birokrasi. Penghasilan pejabat eselon satu di kementerian itu menjadi sekitar Rp40 juta.
Selama ini gaji pokok TNI dan Polri, dipandang tak sebanding dengan tugas. Gaji terendah Polri bagi Golongan I (Tamtama) berpangkat Bhayangkara Dua, dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp1,145 juta. Gaji pokok tertinggi bagi Jenderal Polisi adalah Rp3,592 juta, untuk masa jabatan 32 tahun.
Sedangkan bagi prajurit TNI, pangkat terendah Golongan I (Tamtama) adalah Prajurit Dua atau Kelasi Dua. Mereka bergaji pokok Rp1,45 juta. Gaji tertinggi bagi pangkat Letnan Jenderal sebesar Rp3,592, dengan masa kerja 32 tahun.
Menurut Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz, adanya remunerasi itu membuat TNI dan Polri bisa bernafas lega. Dia mengibaratkan gaji para prajurit itu seperti orang berenang. Dulu airnya di atas hidung, sekarang turun di atas mulut. “Bisa bernafas, tidak bisa makan. Kita berharap airnya di bawah lutut” ujarnya kepada VIVAnews, Kamis 16 Desember 2010.
Kebijakan remunerasi itu adalah bagian reformasi birokrasi. Dengan remunerasi, pemerintah berharap kinerja pegawai sipil meningkat. Priyo mengatakan remunerasi memprioritaskan kesejahteraan tentara dan polisi, khususnya prajurit berpangkat rendah. “Itu apresiasi bagi pengabdian mereka,” ujar Priyo.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro merampungkan tunjangan kinerja, atau remunerasi bagi seluruh anggota TNI dan pegawai negeri sipil di Kementerian Pertahanan. Disebutkan, pada tahap pertama, prioritas kenaikan diberikan bagi prajurit, dan pengawai negeri sipil yang bertugas di pulau kecil terluar.
Perinciannya, bagi yang bertugas dan tinggal di pulau terkecil, terluar dan tanpa penduduk, gaji pokoknya dinaikkan 150 persen. Bagi yang bertugas dan tinggal di pulau terkecil, dan terluar namun berpenduduk, akan naik 100 persen. Sementara bagi mereka yang bertugas di perbatasan gajinya akan dinaikkan 75 persen. Terakhir, kenaikan 50 persen bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara, laut perbatasan, dan pulau kecil terluar.
Ada 12 pulau termasuk dalam kebijakan itu. Antara lain, ia berlaku bagi mereka yang bertugas di Pulau Rondo (Aceh), Pulau Berhala (Sumut), Pulau Nipah (Kepri), Pulau Dana Rote (NTT), Pulau Fani (Papua Barat), Pulau Fanildo (Maluku Utara), Pulau Sekatung (Kepri), Pulau Miangas (Sulut), Pulau Marore (Sulteng), Pulau Marampit (Sulut), Pulau Batek (NTT), dan Pulau Bras (Papua).[np]
Sumber: vivanews.com , 16 Desember 2010
